Ketum PKN Pusat Geram, Instruksikan Lakukan Investigasi Tentang Dugaan Korupsi

SumateraPost – Patar Sihotang, SH,MH Ketua Umum PKN Pusat, instruksikan kepada seluruh Tim PKN di Kabupaten/Kota seluruh indonesia agar melakukan investigasi tentang dugaan korupsi atau pungutan liar (Pungli) dan yang menggunakan masyarakat sebagai obyek pemerasan dengan modus membebankan masyarakat biaya Rapid Test antibodi melebihi batas yang telah di tentukan Pemerintah CQ kementerian Kesehatan .

Dasar Hukum :
1. PP 43 Tahun 2018
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKf:S/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disense.

Fakta-fakta .
1. Dari Pantauan PKN dan laporan masyarakat ke posko Pengaduan Covid 19 yang dibuat PKN dengan Call centre 081296103888 terdapat penyimpangan terhadap anggaran pada penanganan Covid 19 yang berdampak langsung kepada masyarakat terutama masyarakat yang diwajibkan oleh aturan harus memiliki surat keterangan Rapid Test Antibodi, contohnya masyarakat yang bepergian dengan harus mengeluarkan biaya Rapid test sebesar Rp300 ribu bahkan ada yang sampai 1 juta sedangkan menurut standart harga dari Kemenkes hanya Rp150 ribu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan HK.02.02/I/2875/2020 TENTANG BATASAN TARIF TERTINGGI PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODI.

2. Dari keterangan Ketua Ombusdman Pusat bahwa dari hasil investigasi di ketemukan bahwa harga Rapid test Antibodi hanya Rp70 Ribu, namun di kenakan ke masyarakat dari Rp 300 ribu bahkan ada yang sampai 1 juta

3. Bahwa saat ini di beberapa fasilitas kesehatan dan rumah sakit membebankan masyarakat yang urus surat keterangan bebas Covid 19 Rapid Tes anti bodi mulai dari Rp 300 ribu sampai 1 Juta.

4. Saat ini ditengah penderitaan masyarakat akibat pandemic, masyarakat semakin tertekan karena beban untuk membayar biaya Ravid Tes Antibodi yang melebihi standard pemerintah.

5. Bahwa banyak masyarakat sekarang memohon dan berharap agar pemerintah memberikan gratis disetiap pemeriksaan Rapid tes antibody untuk mengurangi beban yang makin berat saat ini.

Mencermati ini Saya Chairman PKN memberikan Intruksi Nomor 01 /INSTRUKSI/PKN/VII/2020 Tentang Instruksi kepada Seluruh tim PKN kabupaten dan kota untuk melaksanakan investigasi tentang penyimpangan anggaran RAVID TES ANTIBODI, harapan saya semua tim melaksanakan penuh dengan tanggung jawab demi pengabdian dan peran serta kita dalam melaksanakan peran serta masyarakat terhadap pembrantasan korupsi dan panggilan terhadap bela negara.

Selamat melaksanakan MISI DAN VISI DAN DOKTRIN PKN .. CARI .. TEMUKAN .. LAPORKAN .. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi dan menyertai perjalanan PKN .. BRAVO PKN SATU KOMANDO .. GERAK MAJU PKN.

(H. Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here