23 Billboard Kampanye Ilegal di Binjai Siap Ditertibkan, Mayoritas Paslon 02

SumateraPost, Binjai – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai dalam waktu dekat siap menertibkan 23 billboard kampanye ilegal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang masih terpasang di seluruh jalan protokol se-Kota Binjai.

“Ada 23 billboard paslon yang akan kita tertibkan dalam waktu dekat ini sebelum minggu tenang,” kata Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto SH MH, usai memimpin diskusi terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) tidak resmi di lima kecamatan se-Kota Binjai, Senin (16/11/2020) sore.

Dijelaskannya, dari hasil diskusi yang dihadiri Komisioner KPU Kota Binjai, Arifin Saleh SH, pejabat perwakilan dari Pemerintah Kota Binjai, Polres Binjai, dan Dandim 0203/Langkat, serta tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 dan 03, diputuskan bahwa sasaran penertiban difokuskan pada APK tidak resmi jenis billboard.

Menariknya, kata Arie, dari 23 billboard yang menyalahi aturan, sebanyak 22 di antaranya adalah billboard kampanye pasangan calon nomor urut 02, Hj Lisa AndrianiLubis SPsi dan H Sapta bangun SE. Sedangkan satu lagi merupakan billboard pasangan Calon nomor urut 01, Rahmat Sorialam SH MH dan DR H Usman Jakfar LC MA.

“Penurunan APK tidak resmi, khususnya billboard, sebenarnya sudah dua kali kita lakukan. Namun yang terakhir ini memang kurang maksimal. Hanya tiga billboard yang dapat kita turunkan. Ini karena peralatan kita kurang memadai, serta mempertimbangkan keselamatan personel kita,” ungkapnya.

Di sisi lain Ari menyatakan, masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pilkada Kota Binjai 2020 sudah melaporkan dana kampanye sesuai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yaitu berkisar Rp 3,7 miliar.

Hanya saja menurutnya, jumlah tersebut di luar taksasi angggaran pengadaan billboard yang masih terpasang.

“Sesuai aturan, dana kampanye harus dilaporkan ke LPSDK. Namun billboard yang masih dipasang saat ini justru tidak dilaporkan. Sehingga kita tafsirkan itu fiktif. Sehingga saya berharap, KPU Kota Binjai dapat menindaklanjuti hal ini, seperti memberikan peringatan atau memberikan sanksi kepada paslon selama 1 x 24 jam,” ujarnya.

Sebaliknya, selain billboard yang dianggap telah menyalahi aturan pemilu, Arie juga mempertanyakan dukungan dari organisasi kemasyarakatan ataupun relawan kepada pasangan calon yang diduga sudah menyalahi aturan.

“Soalnya paslon tidak mendaftarkan relawan atau ormas itu dalam LPSDK. Hal itu sesuai formulir C3,” tukasnya.

Demi menjamin pelaksanaan Pilkada Kota Binjai 2020 berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi multitafsir akibat tim pemenangan pasangan calon tidak memiliki etikad baik untuk menurunkan billboard kampanye, Arie berharap, eksekusi penertiban billboard kampanye ilegal nantinya dapat dilakukan bersama oleh seluruh instansi terkait.

Terkait peralatan, dia mengaku akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Binjai. Apabila peralatan tidak mendukung, maka Bawaslu Kota Binjai siap memfasilitasi sarana yang dibutuhkan.

“Kita benar-benar serius untuk penertiban nanti. Ini penting, demi menjaga ketertiban di masa tenang, yaitu tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2020. Kita juga harapkan masing-masing tim pemenangan menyampaikan hal ini kepada paslonnya,” seru Arie, yang turut menyayangkan ketidakhadiran tim pemenangan pasangan calon nomor urut 02 dalam diskusi itu.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Binjai yang juga Ketua Divisi Hukum, Arifin Saleh SH, mengakui, pihaknya sudah melakukan aturan pemilu, serta memberikan himbauan penurunan APK dalam tempo 1 x 24 jam. Sehingga untuk penanganan lanjutan dilakukan oleh Bawaslu Kota Binjai.

“Terkait persoalan APK, kami tetap menggunakan aturan. Dalam hal ini, jika ditemukan pelanggaran akan diberi sanksi berupa penurunan. Artinya, kami hanya menjalankan regulasi. Sebab semua APK resmi pada dasarnya hanya difasilitasi KPU,” bebernya. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here