Dewan Main Proyek, Kejahatan Dalam Jabatan, Pantas Diusut

SumateraPost, Bogor – LSM Barisan Monitor Hukum ( BMH) sikapi bagi bagi proyek Pokir yang disinyalir jadi “bancakan” kalangan tertentu. Tindakan itu, dinilai BMH bagian dari kejahatan dalam jabatan. Hal itu, diatur dalam undang undang Nomor 20 tahun 2001 pengganti undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Proyek Porkir di SKPD telah membudaya dan penyakit menahun. Setiap dikutik, terjadi saling tuding dan berupaya cuci tangan. Dinas terkait dibuat tak berkutik, karena “malaikat pencabut nyawa” telah datang,” kata Ketum LSM BMH Irianto pada Sumatera Post Kamis (26/11/2020) siang.

Menurutnya, mestinya para anggota dewan tak bisa mengklaim kehadiran sejumlah proyek itu. Karena fungsi dewan sudah jelas, sebagai Kontroling, Bugeting dan Legislasi. Artinya, anggota dewan tidak terlibat main proyek karena masuk bagian dari kejahatan jabatan.

Kekonyolan itu, mestinya segera dihentikan karena itu bukan bagiannya. SKPD pun, mestinya berani menolak, karena bagian dari clean goverment

“Diera gini, masih ada anggota dewan main proyek. Kapan negeri ini, tanpa campur tangan pihak lain. Kan gak lucu bila dewan kita terseret hukum karena main proyek yang bukan haknya,” kata Irianto.

Irianto menegaskan, mestinya pihak KADIN, dapat membela hak haknya sebagai pengusaha sesuai fungsinya. Malah para pengusaha terjadi blok blok bahkan terpecah karena saling sikut.

Irianto juga menyorot, peran SKPD terkadang, suka lempar batu sembunyi tangan. Dia mencontoh PUPR banyak pengelolaan di kelola sendiri, tanpa di pihak ketigakan. PUPR menggunakan para pegawai padat Karya, belum lagi Pemeliharaan syarat dengan Indikasi Korupsi.

Hal itu kata Irianto, menyalahi Pedoman Pelaksanaa Barang dan Jasa diatur dalam PERPRES No 16 th 2018, di teruskan ke Undang2 tindak pidana korupsi, sebagai bentuk pencucian uang.

“Mana peran inpspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan, tidak terlihat. Sudah sepatutnya, bila penegak hukum segera bertindak, kalau tidak jangan salah kan kami naik ke jenjang lebih tinggi seperti, Kejati, Kejagung, Polda maupun Mabes POLRI,” kata Irianto.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here