Ogan Ilir – Tak hanya permasalahan BLT DD yang belum cair, Warga Desa Penyandingan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir mempertanyakan perihal Dana Desa (DD) yang dipergunakan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk penanganan Covid-19. Warga setempat menduga dana penanggulangan Covid-19 banyak disalahgunakan/diselewengkan oleh Pemdes.
Menurut beberapa warga setempat, kepada media ini mereka mengungkapkan bahwa tidak pernah melihat adanya posko Covid-19, sudah lama tak pernah aktivitas pembagian masker gratis maupun penyemprotan disinfektan, alat cuci tangan juga tak terpasang di tempat umum, tapi kabarnya ada dana DD yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari anggaran dana DD artinya dana untuk penanggulangan tersebut cukup besar hingga puluhan juta tetapi kenyataan hal itu tidak sesuai yang ada dilapangan.
“Berapa anggaran untuk dana covid ini, kami tidak tahu. Pemdes tidak transparan. Kalau di wilayah dusun l ini, kami di sini belum pernah melihat adanya posko covid, alat cuci tangan tuk di tempat umum seperti di desa orang. Pembagian masker tidak pernah dilakukan di sini. Jadi kami tidak tahu anggaran covid ini digunakan untuk penanganan yang bagaimana”, ujar warga, Sabtu (4/9) siang.
Dan ada satu lagi, lanjutnya, tentang pemilihan BPD, kami tidak pernah tahu siapa anggota BPD di wilayah sini (Dapil l). Ketua dan anggota BPD ditunjuk langsung oleh Kades tanpa melibatkan masyarakat dalam acara pemilihan BPD seperti di desa lain. “Semuanya ditentukan oleh pak Kades tanpa mengajak masyarakat, jadi kami di sini tidak tahu, tiba-tiba sudah terbentuk BPD”, terangnya warga.
Menurut Ketua BPD Penyandingan Yulian, saat dikonfirmasi terkait laporan warga atas penggunaan dana Covid-19. Dijelaskannya, memang ada dananya untuk penanganan Covid-19.
“Dana untuk covid itu ada, seperti pembelian dan penempatan alat cuci tangan di tempat umum (masjid dsb) tapi memang sekarang alat tersebut sudah tidak tersedia lagi bahkan sudah banyak yang hilang. Sempat dipasang juga di rumah ini karena istri saya kan Bidan. Jadi waktu itu bagi pasien yang akan berobat harus cuci tangan, tapi sekarang sudah tinggal mejanya saja karena alat cuci tangannya sudah hilang”, ujarnya membantah apa yang dikatakan warga.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pembagian masker itu pernah ada diantaranya pada saat pembagian BLT tahun 2020 lalu dan pada waktu sholat Idul Adha tadi. “Saat sholat Jumat di masjid dan diwaktu ada keramaian (hajatan) juga dibagikan masker”, tandasnya.
Dari hasil pantauan awak media di lapangan, tidak ditemukan alat cuci tangan di tempat umum seperti masjid, pasar, dsb. Hanya ditemukan satu buah meja bekas tempat meletakkan alat cuci tangan yang tersender di samping rumah Ketua BPD Penyandingan yang beristrikan Bidan. Namun meja tersebut terbuat dari kayu biasa bukan meja besi layaknya daerah lain.
Senada dengan yang disampaikan Ketua BPD, PLh Kades Penyandingan Zaharuddin juga membantah apa yang disampaikan oleh warga. Menurutnya, alat-alat cuci tangan tersebut memang sempat ada, namun kini sudah banyak yang hilang dan tak mungkin bila beli baru lagi saat ini karena tak ada anggarannya lagi untuk pembeliannya.
“Kemaren sudah ada semua alat-alat cuci tangan, di tempat umum dan termasuk pula di warung-warung rumah warga pun dibagikan. Tapi memang sudah banyak yang hilang”, ujarnya saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Sabtu (4/9) sore.
Saat disindir mengenai jumlah anggaran yang dihabiskan, Zaharuddin mengatakan bahwa dirinya baru jadi PLh Kades sejak 5 Juli 2021. Jadi untuk masalah keuangan, dirinya benar-benar tidak mengetahuinya. “Saya kan baru jadi PLh, jadi kalau ditanya dana/anggaran untuk covid kemaren itu saya sama sekali tidak tahu”, tegasnya.
Dihubungi terpisah, Kasi PMD OKI Hj. Nursulah mengatakan, maaf saya tidak bisa menanggapi via tlpon konfirmasikan saja langsung di kantor ke Staf yang membidangi karena anggaran perencanaan masing-masing desa itu berbeda, terangnya via chat WhatsApp.
Sementara, Septian Syarief Kades Penyandingan yang kini tengah mengambil cuti untuk ikut Pilkades 10 Oktober 2021 ini, saat dikonfirmasi via telepon selulernya mengatakan bahwa terkait dana penanggulangan Covid-19 itu memang diambil dari DD. Namun ketika ditanya jumlahnya, Septian tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya lantaran telah lupa karena hal itu sudah lama.
“DD kami kan tidak sampai 1 Milyar. Sedangkan dana untuk covid kemaren itu tidak sampai 70 juta kisaran Rp 60 juta rupiah. Mengenai anggaran Covid-19 itu ada papan transparannya di sana, saya lupa nominal pastinya tapi silakan dilihat di situ sudah ada semuanya”, tukasnya.
Sedangkan menurut Irawadi selaku Tim Peneliti (LAI BPAN Sumsel) mengatakan, dana untuk penanganan Covid-19 itu jumlahnya 8 % (persen) dari total Dana Desa yang diterima setiap Desa. Artinya, bila dalam satu Desa memperoleh transfer Dana Desa, katakanlah 1 miliar. Maka, anggaran yang tersedia untuk kegiatan penanganan Covid-19 itu plus-minus sekitar 80 juta.
“Pertanyaannya sekarang, dikemanakan dana-dana itu? Sedangkan, bila kita lihat kondisi real di lapangan, banyak sekali posko-posko jaga Desa yang sudah tidak aktif. Pembagian masker hanya alakadarnya. Sosialisasi terkait bahaya Covid-19 tidak dilaksanakan. Dan penyemprotan disinfektan pun kerap kali hanya menjadi pelengkap dokumentasi di LPJ”, katanya saat ditemui di rumahnya, Minggu (5/9) pagi.
Sambungnya, kalau hal ini terus dibiarkan, tanpa adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan stekholder terkait. Bukan hal yang mustahil, banyak oknum pemerintah Desa yang akan menyalahgunakan anggaran ini, pungkasnya. (F’R)
