Sumaterapost.co, Langsa-Program pokok Pikir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (DPRK) atau lebih di kenal dengan program aspirasi dewan yang di tempatkan dinas-dinas tahun 2021 telah menyusahkan para kepala dinas. Program mereka hanya singgah di dinas-dinas terkait, dinas hanya menjalankan administrasi saja sementara dananya tidak masuk ke dinas- dinas namun masuk langsung ke rekening penerima atau pelaksana kegiatan dari program Pokir atau aspirasi dewan tersebut.
Salah seorang kepala Dinas kepada sumatera post.co, di ruang kerja nya, Selasa, 14 September 2021, mengakui bahwa program Pokir atau aspirasi DPRK Kota Langsa hanya singgah dan yang membuat administrasi Dinas, sementara bentuk dananya tidak lewat dinas tersebut, hingga menyusahkan dinas jika terbentur dengan masalah program tersebut dinas yang ikut bertanggung jawab karena dokumen pelaksanaan dinas yang tanda tangan.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Demokrasi Indonesia Nusantara (PJID Nusantara), Suryadi KS.SH, mengatakan kepada sumatera post.co di hari yang sama ‘bila program Pokir atau aspirasi dewan jangan saja program yang digulirkan ke dinas, tetapi juga dananya di gulirkan, sehingga tidak menyusahkan Dinas-Dinas terkait dalam pelaksanaan program titipan itu. Karena dinas harus tahu dan pelaksanaanya dapat di pertanggung jawabkan. Sesuai dengan Undang-undang keterbukaan publik nomor 14 tahun 2008 harus di publikasikan kepada publik tentang program Pokir atau aspirasi dewan tersebut. Program Pokir atau aspirasi dewan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah di ketahui publik berapa nilainya dan siapa saja pelaksananya”, sebutnya.
Terpisah Sekretaris LSM PEUREUGAM Baihaqi terkait program pokok pikiran (Pokir) yang diperoleh dari hasil reses ke sejumlah dapil yang dilakukan masing-masing anggota DPR atau anggota legislatif tersebut harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah setempat.
Selain itu harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada umum tidak ditutupi, hal ini penting dilakukan demi mencegah terjadinya KKN pada setiap kegiatan Pokir tersebut.
Selain itu dalam realisasinya yang mana dilakukan melalui dinas atau instansi, dalam hal ini harus mengedepankan kerja sama.
Artinya dinas yang dilalui tetap mendapat perhatian baik moril maupun materil, menurutnya hal ini tidak dilakukan oleh masing-masing anggota dewan terhormat tersebut, dirinya juga berharap agar jangan jadikan dinas atau instansi tidak ubahnya bagai rakit pohon pisang, demikian tutup Sekretaris LSM Peureugam.(Mustafa).
