Sumaterapost.co, Medan-Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menyatakan siap mendukung program Tata Niaga Komoditas Aceh melalui pelabuhan daerah setempat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP GPEI, Khairul.Mahalli kepada media ini
Id melalui telepon selular dari Jakarta,.Sabtu 20/11/ 2021.
Dia menjebutkan Provinsi Aceh sejak dulu terkenal dengan komoditas andalan ekspor seperti pinang, kopi, rempah dan produk pertanian lainnya termasuk padi.
. “Hanya saja sekarang terkesan agak kurang fokus. Justru itu pemerintah Aceh perlu terus mendorong petani dan pihak swasta lainnya untuk menggenjot produksinya di berbagai sektor untuk meraih kembali.masa kejayaan Aceh tempo doeloe,” ujar.Mahalli.
Bertolak dari itulah DPP GPEI siap untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam penyusunan dan merealisasikan
Tata Niaga Komoditas Aceh dengan menggunakan pelabuhan sendiri untuk mengembalikan harkat dan martabat daerah julukan Serambi.Melkah ini.
Menurut Mahalli yang.juga Ketua Umum Kadin Sumut ini program tersebut akan dapat meningkatkan investasi melalui sumber daya alam Aceh untuk pasar dalam dan luar negeri,
.
Dia menyebutkan komoditas yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan meliputi Industri kelapa : virgin coconut oil, coconut water, coconut fluor, coconut, fiber, coco peat.
. Selain itu Industri kayu : door jam, furniture, veneer, plywood, briquette,
mineral batuan berupa clinker, crushing stone, marble, quicklime, allodyll.
“Bukan hanya itu, di bumi Tanah Remcong itu juga kaya akan. mineral logam, pig iron, iron sponge. Bahkan pinang, pisang, beras premium, kelapa sawit : cpo, stearine, pfad, olein, ghee, atsiry, Ikan tuna, udang, kepiting dan lainya. Kesemuanya ini kita siap bekerjasam,” papar Mahalli.
Dia meukiskan Untuk kelancaran logistik perdagangan dalam negeri dan ekspor fasilitas pelabuhan perlu ditata
ulang dan perombakan peralatan seperti di pelabuhan Kuala Langsa.
Pelabuhan ini menurut dia sangat berpotensi untuk ekspor hasil laut dan lainnya.Namin,.alur masuk /kedalaman pelabuhan tersebut perlu kedalaman/pengembangan kapal-kapal dengan kapasitas 10.000 – 25.000 ton bisa bersamaan di dermaga.
“Terkait hal ini pihaknya sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Banda Aceh,” kata.Mahalli yang juga Ketua Komite Rempah Nusantara ini.(tiar)
