Sumaterapost.co | Binjai – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah per 3 September 2022 lalu, menuai polemik dan reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat di tingkat pusat hingga daerah, tidak terkecuali dari para legislator.
Di Kota Binjai, Sumatera Utara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai menjadi salah satu pihak yang secara tegas menolak kebijakan tidak pro-rakyat ini. Sebab menaikan harga BBM justru akan semakin menambah beban ekonomi rakyat.
“Pemerintah benar-benar tidak punya hati nurani. Belum lagi rakyat pulih ekonominya pasca pandemi Covid-19, hari ini Pemerintah sudah kembali menaikkan harga BBM. Ini sama saja dengan memiskinkan rakyat,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar SPdI, Senin, (05/09/2022).
Menurut Hairil Anwar, alasan Pemerintah menaikan harga BBM sangat tidak relevan. Pasalnya, Pemerintah lebih mementingkan pengurangan beban keuangan negara demi menutupi subsidi BBM, dibandingkan peningkatan beban ekonomi yang akan dialami rakyat.
Padahal kenaikan harga BBM justru akan meningkatkan biaya hidup dan beban pengeluaran masyarakat, terutama rakyat kecil. Dimana kenaikan harga BBM justru akan memicu lonjakan tarif angkutan dan harga bahan pokok.
“Pemerintah membuat kebijakan menaikan harga BBM. Lalu memberikan subsidi untuk masyarakat dalam bentuk BLT. Ini sama saja dengan menjadikan rakyat Indonesia sebagai pengemis di negaranya sendiri,” tukas Hairil.
(Andi)
