Bandar Lampung, 16 Juni 2024 – Focus Group Discussion (FGD) bertema “Lampung Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045” kembali digelar di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, pada hari kedua dengan fokus pada topik pemerintahan, layanan publik, dan perencanaan wilayah. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Alfian Husin, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, Dr. Andi Desfiandi, S.E., M.A.
Andi Desfiandi, dalam pernyataannya, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah bagi berbagai pihak untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Provinsi Lampung. “FGD ini merupakan forum penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Provinsi Lampung untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan daerah,” ujar Andi Desfiandi.
Andi Desfiandi menyoroti beberapa isu krusial yang menjadi fokus diskusi hari kedua. Dia menyatakan bahwa pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. “Pelayanan publik adalah pondasi dari sebuah pemerintahan. Jika tidak dibenahi, berarti kita lupa akan masyarakat. Esensi dari sebuah kemajuan adalah manusia. Jika manusia nyaman, otomatis mereka akan lebih bersedia membantu dan mendukung penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan sosial,” tegasnya.
Andi Desfiandi menyatakan, “Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Kunci utama untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik.” Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus dapat dipercaya oleh masyarakatnya melalui sistem yang transparan.
Selama sesi diskusi, akademisi Prof. Syarief Makhya mengangkat masalah ketimpangan infrastruktur, buruknya fasilitas umum, dan kualitas layanan publik. Ia mengusulkan perubahan mindset dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas SDM pemberi layanan. “Kita memerlukan perubahan mindset dalam tata kelola pemerintahan dan model pembangunan yang tidak hanya terpusat di kota Bandar Lampung,” kata Syarief Makhya.
Sementara itu, budayawan Anshori Djausal menekankan pentingnya kebijakan berbasis budaya di Lampung. Ia menyatakan bahwa kurangnya perhatian pada budaya lokal mengakibatkan penurunan nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda. “Pemerintah harus peduli dan melakukan penanaman nilai budaya masyarakat Lampung untuk memperkuat kebudayaan lokal,” kata Anshori Djausal.
Citra Persada dari Ikatan Ahli Perencana menyoroti pentingnya konsistensi visi misi meskipun terjadi pergantian pemimpin. Ia menekankan bahwa RTRW harus menjadi pijakan dalam RPJP. “Pembangunan harus memperhatikan efek multiplier dan konektivitas wilayah perbatasan yang berpotensi kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, Citra juga mengusulkan perlunya penerapan green economic dan blue economic yang ramah lingkungan, serta pembangunan berbasis ekologi untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. “Tata kelola pemerintahan harus berbasis humanity government dan culture government,” tambahnya.
Dr. Faurani I Santi Singagerda, ketua penyelenggara FGD, menutup sesi dengan menyatakan bahwa banyak masukan membangun yang telah dicatat dari FGD ini. “Hasil FGD bukan hanya diskusi, tetapi akan menjadi catatan rekomendasi yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga Lampung,” tutupnya.
FGD “Lampung Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045” diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan Provinsi Lampung sebagai salah satu motor penggeraknya. (*)
