Pesawaran (Sumatera Post) – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan daerah Tahun 2024.
Namun tidak bagi Camat Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Enggo Pratama malah menunjukan keberpihakannya pada kandidat atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pilkada.
Berawal dari sebuah Mobil Dinas Camat Negeri Katon, Enggo Pratama, dipergoki warga diduga membawa ribuan bener bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran.
Kelakuan Camat Negeri Katon itu, sontak memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Mobil yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik kini dipertanyakan penggunaannya, terutama dalam konteks kampanye politik.
“Mobil dinas itu terlihat membawa spanduk calon bupati,” kata seorang warga setempat yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Untuk mengelabui aksinya tersebut camat ini mengganti plat mobil dinas tersebut dengan nomor palsu. Namun saat dicari pemilik mobil tidak berada di lokasi, begitu juga dengan pegawai kecamatan yang terkesan menutup-nutupi keberadaan sang camat.
Diketahui, setelah berselang sekitar empat jam, camat Negerikaton Enggo Pratama berhasil dipergoki oleh warga sedang bersembunyi dibawah meja di ruang kerjanya.
Tindakan tersebut dianggap melanggar aturan etika penggunaan fasilitas negara, terutama dalam masa kampanye. Banyak pihak menyoroti identitas calon bupati dan wakil bupati yang terlibat, menuding mereka menggunakan kendaraan dinas untuk keuntungan politik pribadi. Hal ini juga menimbulkan spekulasi tentang integritas para pemimpin yang terlibat.
Menurut beberapa pengamat politik lokal, penggunaan mobil dinas untuk kampanye menunjukkan kecenderungan memanfaatkan sumber daya pemerintah untuk keuntungan pribadi, yang dapat mengikis kepercayaan publik. “Jika benar mobil dinas digunakan untuk kampanye, ini jelas pelanggaran serius,” ujar salah satu pengamat.
Selain itu, munculnya plat aspal pada mobil dinas ini juga memicu pertanyaan terkait legalitas kendaraan tersebut. Beberapa masyarakat mempertanyakan komitmen para pejabat publik terhadap integritas dan transparansi.
Enggo Pratama, Camat Negeri Katon, hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini.
Sementara itu, reaksi masyarakat beragam, ada yang memberikan kritik keras dan menuntut penyelidikan lebih lanjut, namun ada pula yang memberikan dukungan bagi calon yang terlibat.
Polemik ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dari para pejabat dan politisi dalam menggunakan sumber daya negara, terutama menjelang pemilu. (tim)
