Sumaterapost.co | Lampung – Beberapa hari ini jagat maya dihebohkan oleh slayer dan bener serta spanduk bertuliskan “SMA Siger Bandar Lampung menerima siswa baru”.
Hal ini tentu memicu beragam komentar dan kritik keras dari Masyarakat Tak terkecuali Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH) Jupri Karim.
Ada sebagian kecil yang positif dalam komenter-komentar tersebut, namun lebih banyak sekali yang bernada negatif.
Mengapa sebagian besar masyarakat cenderung kurang setuju ?
Setidaknya MPDH melihatnya dari dua alasan;
1 secara regulasi Wali Kota Bandar Lampung tidak
sesuai atau tidak on the track, karena terkait SMA/ SMK/sederajat bukanlah kewenangan wali
kota/ Bupati melainkan domainnya
Gubernur dalam hal ini Dinas pendidikan
Provinsi Lampung.
Selain itu pendirian yayasan pendidikan mesti melalui jalur yang benar yakni harus ada akte pendirian, terdaftar di Kemenkumham dan Kemendikbud RI, ijin operasional dll. Mengingat nanti akan terkait dengan nasib peserta didik pada ujian akhirnya nanti bagaimana ?2. Dari sisi sosial pandangan masyarakat terhadap yang mulia wali kota bandar Lampung terkesan mengabaikan tugas-tugas pokoknya yang lain misalnya infrastuktur jalan dan saluran air drainase yang masih banyak persoalan, belum lagi tentang anak-anak fakir miskin para pengemis di pinggir jalan masih sangat banyak. Bukankah itu merupakan persoapan yang juga sangat urgen untuk dibenahi?
Bagaimana Sumber Pembiayanya nanti jika memang benar-benar gratis?
Tentu tidak gratis pastikan akan dibantu oleh APBD Bandar Lampung berarti menggunakan uang rakyat.
Pertanyaannya apakah penerima hibah tersebut adalah lembaga yang secara aturan belum memenuhi syarat tersebut dibenarkan? Apakah ini sebagai instrumen untuk menyedot uang rakyat dengan kondisi rentan untuk dikompromi antara penerima dan pemberi hibah.
Semua pihak harus sama-sama mengkritisi persoalan ini, bukan kita menganggap pendidikan itu tidak penting , namun beliau (wali kota) mestilebih mengutaman tugas pokok lainnya yang sesuai dengan tupoksinya.Jika ingin berkontribusi untuk pendidikan SMA/ SMA beliau bisa memberikan subsidi dalam bentuk lain, misalnya membantu dinas pendidikan provinsi Lampung menambah lokal baru sehingga quota sekolah- sekolah SMA/ SMK sederajat di Bandar Lampung dalam menerima siswa baru dapat lebih maksimal, itu jauh lebih rasional. Ujar aktivis penyuara harapan rakyat itu. (rls).
