Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) serta memberikan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Jangan ragu menerima petugas BPS dan berikan jawaban yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Ingat TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data Bapak Ibu dijamin aman. Saya sudah didata, sekarang giliran masyarakat sekalian untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela usai menjadi responden Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026).
Wagub Jihan menjadi responden dalam Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh petugas BPS Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution beserta jajaran sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus.
Dalam proses pendataan, Wagub Jihan juga berdialog dengan Kepala BPS mengenai pelaksanaan sensus di lapangan. Ia menanyakan berbagai kendala yang dihadapi petugas, termasuk respons masyarakat terhadap pendataan yang kini sepenuhnya menggunakan aplikasi digital.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi petugas masih bersifat teknis, terutama pada penggunaan aplikasi yang serentak diterapkan secara nasional. Meski demikian, tingkat penolakan masyarakat dinilai relatif kecil dan lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat menengah ke atas.
Menurut Ahmadriswan, BPS telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan cakupan pendataan, salah satunya dengan memprioritaskan pendataan masyarakat menengah ke bawah terlebih dahulu. Sementara bagi kelompok masyarakat maupun pelaku usaha yang sulit ditemui, BPS akan memberikan pilihan pengisian data secara mandiri atau didampingi petugas.
Wagub Jihan pada kesempatan tersebut turut memberikan masukan agar percepatan pendataan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan jajaran birokrasi pemerintah daerah. Ia mengusulkan pengumpulan aparatur dalam waktu tertentu sehingga proses pendataan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
Masukan tersebut mendapat respons positif dari BPS. Ahmadriswan mengatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk melalui surat yang akan ditandatangani Sekretaris Daerah kepada sekitar 900 pelaku usaha skala besar yang belum mengikuti pendataan.
Selain itu, BPS juga akan melakukan penguatan pendataan di pusat-pusat perbelanjaan pada pertengahan Juli serta mengoptimalkan peran Dasawisma untuk mempercepat pendataan keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memastikan kualitas data yang dihimpun.
Hingga akhir Juni 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai 21,16 persen, melampaui target nasional sementara sebesar 10 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung di peringkat keempat nasional dalam pelaksanaan pendataan, setelah Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. Data yang akurat juga diharapkan mampu membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat maupun dunia usaha di Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
