Ada Apa Di Kampus UIN Alauddin Makassar

Sumaterapost co Makassar Sulsel – Senat Mahasiswa Fakultas Sema-F, menolak rujukan Teknis Juknis pemilihan Pengurus Lpp-F, Sema-F, Dema-F, HMJ/HMPS/HMD UIN Alauddin Makassar. karena beberapa poin dinilai keliru serta putusnya koordinasi Sema-U dan Sema-F. Kemarin Kamis, 10/12/2020.

Setelah mengadakan pertemuan dan melalui hasil kajian bersama, Ketua Sema Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan, Tarbiyah dan Keguruan, Dakwah dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sains dan Teknologi serta Adab dan Humaniora menyatakan sikap menolak Juknis yang ditandatangani Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar tersebut.

Iksan Bayu Aji Saputra selaku Ketua Sema Fakultas Dakwah dan Komunikasi menolak Juknis tersebut karena didasarkan pada buku pedoman yang dinilai belum disosialisasikan dengan massif serta tidak meminta pandangan dari lembaga kemahasiswaan, ” Ucap Iksan

” Petunjuk Teknis Pemilihan Lima (Pemilma) tahun ini seharusnya masih berpedoman kepada buku saku tahun 2019, karena buku saku tahun 2020 yang baru saja terbit di hari jumat lalu, tidak meminta pandangan dari pengurus Lembaga kemahasiswaan umumnya dan Sema
Fakultas sejajaran khususnya dan buku pedoman itupun belum di sosialisasikan secara massif, mengapa langsung di gunakan sebagai rujukan (Pemilma) Pemilihan lima tahun ini? Ada apa ini? Politis bukan, ” Katanya.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Panti Asuhan Santuri di Kolaka Utara oleh Pangdam Hasanuddin

” Petunjuk teknis ini berpedoman pada buku pedoman Mahasiswa tahun 2020 yang didalamnya banyak terjadi kontradiksi, salah satunya ialah pasal 1 poin 3 dimana tim pewawancara di tetapkan oleh Pimpinan Fakultas. Padahal sudah jelas dalam hal 68 petunjuk teknis Senat Mahasiswa Fakultas, pasal 5 wewenang Sema-F ialah membentuk Lembaga penyelenggara pemilihan mahasiswa (LPP) yang nantinya mengatur mekanisme jalannya Pemilma, namun dalam Juknis yang dibuat pimpinan Universitas sudah menetapkan proses pemilma secara online tanpa ada alasan yang jelas sehingga kami tolak, ” Lanjutnya.

Sejalan dengan ketua Sema (FDK), Fuad Hidayatullah selaku ketua Sema (FEBI) juga menolak juknis dan buku saku karena dinilai mengebiri wewenang lembaga kemahasiswaan dan sarat akan kepentingan politik.

Baca Juga :  Kapolda Sulsel Audiensi Dengan PWI Sulsel

” Hadirnya buku saku pedoman menurutku sarat sekali akan kepentingan politik. dan itu berakar dari Sema-F yang tidak dilibatkan dalam diskusi atau perumusan buku pedoman tersebut, kita tidak bisa menumpukan harapan pada Sema-U, klaim perwakilan pada Sema-U saja menurutku tidak bisa dipercaya. Maka akibatnya lahirlah pasal bermasalah yang menurutku mengebiri keleluasaan wewenang Sema-F dalam membentuk tim LPP dan mengatur mekanisme pemilihan lebih lanjut (Lampiran keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 4961 tahun 2016, poin H). Indikasi tersebut dapat kita temukan dalam beberapa aturan tambahan seperti minimal IPK dan tes wawancara oleh tim bentukan pimpinan, jadi pasal-pasal yang ada saling tumpang tindih, ” Jelasnya.

Kekecewaan yang sama juga diutarakan oleh Ernawati selaku Ketua Sema FTK yang menolak Juknis dikarenakan tidak terlibatnya Sema-F dalam penyusunannya.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Panti Asuhan Santuri di Kolaka Utara oleh Pangdam Hasanuddin

” saya menolak juknis yang telah dikeluarkan oleh Universitas, karena pada pembuatan juknis tidak dilibatkan Sema-F sejajaran. kemudian ruang gerak lembaga Senat Mahasiswa kini semakin dipersempit. Harusnya prosedur pemilihan LPP di buat oleh Sema -F karena kita ketahui pada pasal 5 Wewenang Sema ialah membentuk lembaga penyelenggara Pemilihan Mahasiswa(LPP), ” Tegasnya

Sementara dikesempatan yang sama Riyadhatul Jinan selaku ketua Sema FKIK juga mengutarakan penolakannya dan berharap agar poin yang ada didalam juknis tersebut bisa lebih fleksibel.

” Saya jelas menolak juknis yg telah di keluarkan oleh pimpinan. Alasannya kami menganggap di dalamnya ruang gerak lembaga kemahasiswaan terkhusus Sema-F sangat di batasi, dan harapannya agar difleksibelkan terutama untuk IPK seluruh mahaiswa yg mencalonkan diri sebagai anggota LPP. Khusus FKIK yg sistem belajarnya yaitu sistem blok, banyak mahasiswa yg tidak mencukupi untuk IPK yg di tentukan, ” Ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here