Oleh: Benny N.A Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik
Paradoks Kepemimpinan Polisi di Negeri yang Mudah Lupa
Sumaterapost.co | Jakarta – Ada satu peristiwa yang dalam beberapa hari terakhir seharusnya membuat kita berhenti sejenak, menahan sinisme, dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri: kapan terakhir kali seorang pejabat negara pergi meninggalkan jabatannya sambil ditangisi ribuan rakyat?
Bukan karena skandal.
Bukan karena kasus.
Bukan karena gagal.
Melainkan karena terlalu dicintai.
Peristiwa pelepasan AKBP Condro Sasongko dari Kabupaten Serang menuju Polda Jawa Barat adalah anomali yang indah di tengah lanskap birokrasi Indonesia yang kerap banal, dingin, dan jauh dari denyut rakyat. Biasanya, ribuan massa turun ke jalan untuk menuntut pejabat mundur. Kali ini terbalik: ribuan warga turun ke halaman Mapolres Serang karena tidak rela seorang polisi pergi.
Ini bukan sekadar peristiwa emosional. Ini adalah fenomena sosiologis dan politik kepercayaan publik.
Di saat publik disuguhi rentetan kabar aparat tersandung kasus narkoba, pembunuhan, pemerasan, pemotongan anggaran, hingga ironi paling memuakkan: mantan Kapolres yang divonix 19 tahun kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur, maka kehadiran figur seperti AKBP Condro Sasongko menjadi semacam tamparan sunyi bagi institusi itu sendiri.
Bahwa ternyata, polisi yang solutif itu ada.
Bukan mitos.
Bukan konten pencitraan.
Selama memimpin di Kabupaten Serang, Condro Sasongko tidak hadir sebagai polisi menara gading yang sibuk membaca laporan di balik meja. Ia hadir sebagai problem solver, bukan sekadar penjaga status quo. Responsif terhadap konflik buruh, antisipatif terhadap gesekan sosial, dan cukup cerdas memahami bahwa hukum tanpa empati hanya akan melahirkan ketertiban semu.
Ia tidak hanya dekat dengan masyarakat; ia menyatu dengan denyut sosialnya. Dari petani, buruh, ojol, emak-emak, hingga aparat internalnya sendiri. Ketika ojol menangis, buruh berkonvoi, ibu-ibu memeluk, dan anggota Polres Serang meneteskan air mata, itu bukan drama. Itu adalah legitimasi sosial paling otentik yang tidak bisa dibeli oleh anggaran humas sebesar apa pun.
Dan menariknya, di balik seragam yang tegas itu, publik mengenal “Mbah Condro” Polisi rasa Srimulat. Humor menjadi senjata sosialnya. Di saat tensi sosiologis memanas, ia memilih jenaka sebagai katup pelepas. Strategi yang sering diremehkan, padahal justru paling efektif dalam masyarakat yang lelah oleh kekerasan simbolik negara.
Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap aparat, Mbah Condro mendobrak sekat yang selama ini dipelihara oleh birokrasi: jarak. Ia membuktikan bahwa wibawa tidak lahir dari barikade formalitas, tetapi dari jembatan hati yang dibangun dengan ketulusan.
Perlu ditegaskan: ribuan orang yang mengantar kepergiannya bukan massa bayaran. Mereka adalah rakyat yang masih punya kepekaan moral untuk membedakan mana pemimpin yang hadir, dan mana pejabat yang sekadar lewat. Rakyat tidak pernah bodoh. Mereka hanya sering dipaksa diam.
Karena itu, kepindahan AKBP Condro Sasongko bukan sekadar mutasi jabatan. Ia adalah cermin yang mungkin tidak nyaman bagi banyak pejabat publik lainnya. Bahwa jabatan bisa saja berganti, tetapi jejak kepemimpinan akan menetap lama di ingatan sosial.
Indonesia hari ini sedang krisis pejabat yang dirindukan saat pergi. Dan ironisnya, ketika akhirnya ada satu yang dirindukan, ia justru berasal dari institusi yang selama ini paling sering dikritik.
Selamat bertugas di Polda Jawa Barat, Mbah Condro.
Anda baru saja menaikkan standar kepemimpinan publik di negeri ini.
Dan jujur saja, standar itu kini terasa makin jauh dari kebanyakan pejabat yang masih sibuk mengejar jabatan, tapi lupa cara pulang ke hati rakyat.
Sekali lagi saya bertanya, dengan nada satir yang getir:
kapan terakhir kali kalian melihat pejabat pindah tugas ditangisi ribuan orang seperti ini?
Jawabannya mungkin sederhana—dan sekaligus menyakitkan.(ndy).
