Aktivis Difabel Jateng Serahkan DIM Raperda Tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Difabel

Gubernur Terima DIM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima DIM dari aktivis difabel untuk masukan Raperda Difabel. (Dok.Jangka Jati)

SumateraPost, Semarang – Sejumlah aktivis difabel Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo di kantornya, Semarang, Rabu, (3/3/21). Kedatangannya untuk menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) sebagai masukan substansi rancangan peraturan daerah (Raperda) baru provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Difabel.

Serahkan DIM – Aktivis Difabel Jateng menyerahlan DIM Raperda Difabel Jateng ke Komisi E DPRD Jateng, Rabu (3/3) lalu. (Dok.Jangka Jati)

Didik Sugiyanto dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang mewakili aktivis difabel menyampaikan DIM kepada Kepala Dinas Sosial Jateng “ DIM ini merupakan masukan-masukan yang berasal dari [para pegiat hak difabel dari semua ragam difabilitas dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini konteks situasi dan kondisi lokal Jawa Tengah terkait masalah, tantangan dan harapan pelaksanaan pemenuhan hak difabel di Jawa Tengah,” terang Didik.

Harapannya, lanjut Didik, agar Perda baru nanti berphak kepada kaum difabel. Jadi isinya bukan hanya mencakup penanganan masalah, tetapi juga aspek pencegahan terjadinya difabilitas seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, stunting atau gizi buruk, penyakit degenerative dan sebagainya,” tandas Didik Sugiyanto.

Sementara itu, Edy Supriyanto dari Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Tengah,menyampaikan bahwa cara pandang penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan selama ini masih terkesan merupakan belas kasihan kepada kaum difabel.

Harapannya ke depan, tandas Edy, Perda baru ini nanti akan bisa mengubah cara pandang tersebut menjadi human right and sosial model. “Cara pandang ini sangat mendasar karena menciptakan atmosfir yang bisa dirasakan oleh kalangan difabel,” imbuhnya.

Sugeng dari PPDI Jawa Tengah menambah berdasatkan pengalaman pendampingan di lapangan, banyak anak-anak difabel yang memiliki semangat dan kecerdasan yang baik. Tetapi anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak pendidika. Bahkan tidak sekolah karena faktor orang tua yang harus bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk antar jemput ke sekolah. Sebab lainnya, imbuh Sugeng, karena kondisi anak-anak difabel tersebut yang belum bisa mandiri karena tidak mendapatkan dukungan untuk kemandiriannya. Hal ini jadi menghambat partisipasi mereka untuk bersekolah. “Harapan ke depan, Perda baru ini nanti bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak difabel untuk bisa bersekolah, termasuk pendidikan home schooling bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Sugeng.

Praktisi pendidikan Lani dari Sekolah khusus Autisima Yogaswara pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa selama ini ada ragam difabilitas yang masih belum secara jelas dan tegas masuk dalam ragam difabilitas apa. Dicontohkannya, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar specific. “Dalam UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada 4 ragam difabilitas yaitu fisik, sensosrik, mental dan intelektual. Tetapi belum ada yang mengakomodir anak-anak tersebut masuk dalam ragam difabilitas apa. “Harapan ke depan, Perda baru lebih detail memerinci dalam menyebutkan ragam situasi dan kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak mereka juga jelas,” harap Lani.

Perwakilan dari Gerkatin Jawa Tengah, Mahendra Teguh, menyampaikan persoalan, bahwa kawan-kawan difabel tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi di saat pandemik Covid-19 ini. Pasalnya, para petugas kesehatan selalu memakai masker sehingga menyulitkan kawan-kawan tuli untuk membaca gerak bibir lawan bicara. “Disamping itu, terkait vaksinasi Covid-19, kawan-kawan tuli juga butuh informasi yang jelas tetapi hingga sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan para petugas kesehatan yang rata-rata belum bisa menggunakan isyarat,” ujar Teguh menyampaikan masukannya.

Baca Juga :  Anggota TNI-POLRI ini Tak Bosan Ajak Warga Taati Prokes

Laeli dari PPDI Kota Semarang menyampaikan pentingnya ada afirmasi dan akomodasi yang layak dalam bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja difabel di sektor formal. Misalnya, tingkat pendidikan dari minimal SMA menjadi SMP, dari usia dari maksimal 35 tahun menjadi 40 tahun. Proses assesment juga harus sudah sesuai dengan kebutuhan khusus dari calon tenaga kerja; misalnya kalau calon tenaga kerja tersebut tuli, maka dibutuhkan seorang penterjemah isyarat. Tantangannya adalah jumlah penterjemah isyarat masih sangat terbatas sehingga harapan ke depan, dengan adanya Perda baru, bisa memberikan dukungan agar lebih banyak tersedia penterjemah isyarat. “Intinya hal pemenuhan hak difabel, harus benar-benar ada data dan assessment yang detail, jangan berangkat dari perkiraan saja atau asumsi,” tandas Laeli.

Sunarman Sukamto dari PPRBM Solo, menambahkan, bahwa , pelaksanaan pemenuhan hak difabel membutuhkan sebuah payung hukum yang kuat, komprehensif dan implementatif. DIM yang diserahkan pada hari ini merupakan kumpulan berbagai masukan situasi dan kondisi faktual dan aktual yang dihadapi oleh para difabel sehari-hari dari seluruh kabupaten dan kota se Jawa Tengah.

Sunarman yang juga bekerja di kantor Staf Presiden menegaskan, inisiatif untuk mengumpulkan berbagai masukan itu merupakan wujud adanya rasa memiliki dan niat memberikan kontribusi agar Perda baru Jawa Tengah benar-benar bisa menjadi payung hukum bagi pemenuhan hak kaum difabel.“Perda baru ini harus mampu melindungi dan memenuhi hak-hak difabel di semua bidang, khususnya bidang pemenuhan hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, aksesibilitas dan perlindungan hokum,” tandas Maman panggilan karib Sunarman Sukamto.

Harapannya, lanjut Maman, penyusunan Perda ini sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabiliats beserta aturan turunannya serta memenuhi aspek formil dan materiil sesuai UU nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya agar dalam setiap pembahasan Perda selalu melibatkan perwakilan difabel agar bersama-sama Dinas Sosial sebagai inisiator. “Perda baru ini, harus bisa mempertahankan substansi Perda sesuai aspirasi yang disampaikan kawan-kawan aktivis Difabel se Jawa Tengah,” ujar Maman mengingatkan.

Dinsos Target Perda Ditetapkan Tahun 2021

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, Kabid Sugondo, Kasi Heksa sari, dan jajarannya menyambut baik audiensi para aktivis difabel. Kadinsos Jateng, Harso susilo sangat mengapresiasi atas masukan dari Jaringan Kawal Jateng Inklusi (JANGKA JATI), berupa Daftar Isian Masalah (DIM) sebagai substansi Raperda Jawa Tengah.“Inisiatif Perda baru oleh Dinas Sosial Jawa Tengah ini sebenarnya sudah muncul tahun 2020, tetapi karena terjadi pandemi Covid-19 dan semua diarahkan untuk refocusing respon Covid-19, maka inisistif ini baru bisa dilanjutkan di tahun 2021 ini,” papar Harso Susilo.

Baca Juga :  Babinsa Peduli Wilayah, Koramil 21/Tegal Selatan Gelar Pengamanan Sholat Taraweh Dan Pembagian Sembako

Lebih lanjut, Harso Susilo, menegaskan, targetnya di akhir Maret 2021 ini, draft Raperda sudah selesai berproses bersama stakeholder terkait, khususnya dengan Biro Hukum yang merupakan pihak yang akan “menjahit” aspek substansi menjadi bentuk draft Raperda sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku.

“Setelah draft Raperda sudah selesai berproses di Dinas Sosial bersama stakeholder tekait, maka segera diserahkan kepada DPRD provinsi Jawa Tengah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda yang baru. Harapannya, imbuh Harso Susilo, tahun 2021 ini Perda baru tersebut sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Tengah, ” terang Harso Susilo.

Pada kesempatan itu, Kadinsos Jateng juga berjanji akan selalu melibatkan perwakilan difabel dalam setiap proses pembahasan. Kawan difabel akan dilibatkan secara bergiliran sesuai dengan topik pembahasan, misalnya, ketika membahas substansi atau materi tentang ketenagakerjaan, maka difabel yang diharapkan hadir mewakali adalah difabel yang memiliki pemahaman, pengalaman dan kapasitas dalam bidang itu, dan begitu juga ketika membahas topik atau materi lainnya.

Dinas Sosial akan selalu bersama jaringan difabel untuk bersama-sama mempertahankan substansi dan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada aspirasi yang belum bisa diakomodir dalam Perda, mungkin akan diakomodir dalam Pergub sebagai aturan pelaksanaan dari Perda tersebut.

“Aspirasi dalam bentuk DIM itu merupakan sebuah kearifan lokal yang merupakan substansi krusial Perda nanti. Di samping substansi yang diambil secara mutatis-mutandis dari regulasi terkait, khususnya UU nomor 8 tahun 2016 dan peraturan turunannya,” tandas Harso Susilo.

Pembahasan Raperda libatkan Publik

Para aktivis Difabel Jateng juga melakukan audiensi dan menyerahkan DIM ke Komisi E DPRD Jawa Tengah. Dalam kesempatan audiensi dengan Komisi E DPRD Jawa Tengah, koordinator Jaringan Kawal Jateng Inklusi, Fatimah Asri dari Disabilitas Multi Karya Rembang, menyampaikan kronologi terbentuknya Jaringan Kawal Jateng Inklusi dan tersusunnya Daftar Isian Masalah (DIM) Raperda Jawa Tengah.

Fatimah Asri, lebih lanjut, juga menyampaikan harapan semua kawan-kawan anggota jaringan agar Komisi E DPRD Jawa Tengah bisa mendukung dan mengawal aspirasi kawan-kawan aktivis se Jawa Tengahyang tersusun dalam.

Beberapa aktivis difabel lain yang juga hadir juga menyampaikan beberapa contoh kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh difabel di Jawa Tengah, khususnya dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Sebagai contoh adalah kasus Muhammad Baihaqi yang didiskualifikasi oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jawa Tengah dari proses seleksi CPNS karena alasan disabilitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kawan-kawan difabel tuli juga merasakan adanya diskriminasi dalam pendidikan dan perekrutan ketenagakerjaan karena alasan tidak bisa menyediakan penterjemah isyarat.

Baca Juga :  Perangi Korupsi, Polres Tegal Kota Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani ( WBBM )

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, H. Abdul Aziz, mengapresiasi dan menyambut dengan hangat aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan jaringan para aktivis difabel se Jawa Tenga. Komisi E DPRD Jateng, lanjut Aziz, siap menerima dan membahas Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Difabel. Proses pembahasan di pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai leading sektor, sudah melibatkan difabel secara baik. Sehingga diharapkan substansi Raperda sudah mengakomodir aspirasi kawan-kawan difabel.

“Jika masih ada aspirasi yang dirasa belum terakomodasi dalam proses pembahasan di eksekutif, Komisi E DPRD juga terbuka dan siap menerima aspirasi yang berkembang dari jaringan para aktivis difabel Jawa Tengah,” mbuh Aziz membuka diri.

Menurut Aziz DIM yang diberikan perwakilan aktivis difabel sangat konkrit dan memiliki basis empiris yang kuat termasuk pembelajaran dari kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh difabel. Jika draft final Raperda dari Dinas Sosial sudah diserahkan kepada Komisi E DPRD, maka segera dibentuk Pansus untuk membahas Raperda tersebut. “Saya pastikan proses pembahasan di DPRD juga akan melibatkan publik, khususnya jaringan aktivis difabel, karena proses penyusunan Perda memang diwajibkan ada pelibatan public,” tandas Azis.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, yang juga hadir, juga sanggup mengawal substansi Perda agar sesuai dengan aspirasi kawan-kawan difabel. Messy juga menyayangkan adanya berbagai kasus diskriminasi yang dialami difabel. “Ke depan bsaya ingin membantu agar kasus-kasus seperti itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau solusi jalan tengah,” ujar Messy.

Pada kesempatan itu, Messy juga mengatakan Perda Pendidikan dan Perda tentang Kesetaraan Gender yang juga dibahas di Komisi E DPRD, memasukkan isu-isu kesetaraan hak bagi difabel. “Kebijakan afirmasi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak difabel, mesti terus diadvokasi agar tidak ada lagi salah persepsi atau salah interpretasi dalam implementasi berbagai regulasi yang ada,” tandas Messy yang diamini Aziz.

Ganjar Pranowo Berharap Perda Difabel Lebih Baik

Kehadiran aktivis difabel Jawa Tengah untuk audiensi ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dilakukan secara mendadak. Saat para aktivis datang gubernur bersiap meninggalkan kantor, karena ada agenda acara. Namun, Ganjar Pranowo sempat berdialog dengan para aktivis yang menyerahkan DIM untuk Perda Difabel. Pada intinya Gubernur mendukung Dinas Sosial Jawa tengah untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah daerah tentang hak-hak difabel agar Jawa Tengah memiliki Perda yang lebih baik.

Pada intinya bapak gubernur sudah mengetahui dan mendukung Dinas Sosial Jawa Tengah untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang hak-hak difabel agar Jawa Tengah memiliki Perda yang lebih baik.

“Saya berharap masukannya di DIM ini yang kongrit. Saya juga bersiap bertemu dengan perwakilan jaringan difabel Jawa Tengah. Kapan saja, nggak harus pertemuan formal,” ujar Ganjar Pranowo sebelum meninggalkan kantornya.
(Christian Saputro)
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here