Alma : Terkait Perkara RS Ummi, Hormati Proses Hukum Yang Sedang Berjalan

SumateraPost, Bogor – Sidang lanjutan Swab test Covid-19 di RS Ummi telah membacakan pledoi (pembelaan) terhadap tuntutan para terdakwa perkara Jaksa Penuntut Umum diPengadilan negeri Jakarta timur Kamis (10/6/2021).

Sebelumnya menuntut bersalah karena telah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. HRS diancam pidana 6 tahun penjara. AT dan HA, 2 tahun penjara dalam persidangan.

Dalam pledoi HRS menyorot kesaksian Walikota Bogor Bima Arya sebagai ketua Satgas Covid-19 disebut berbohong, dalam pembelaan yang disampaikan di persidangan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, “pada kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Rumah Sakit Ummi Kota Bogor pada tanggal 26 Nopember 2020 telah dianalisis sebelumnya oleh tim monitoring dan penegakan hukum Satgas Covid-19.

“Pada tanggal 28 Nopember 2021 harus segera dilaporkan kepada penyidik Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan apakah peristiwa tersebut merupakan pidana atau bukan terhadap pelanggaran protokol kesehatan,” kata Alma.

Baca Juga :  Program Bhakti Untuk Negeri, Polres Bogor Bersama GP Ansor dan PT Mayora Bedah Rumah

Alma menjelaskan, proses hukum yang telah berjalan sampai saat ini harus dihormati sebagai cara menuju kepastian hukum dan keadilan, karena saat melaporkan ketidakpatuhan manajemen RS Ummi, tidak kooperatif dalam penanganan Covid-19 dan menghalangi petugas Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Untuk meminta informasi yang teraktual pada hari itu akan dinilai oleh Majelis Hakim, sebagai kausalitas (conditio sine a quanon) sehingga berujung pada pelaporan pihak RS Ummi Bogor, sudah melalui pertimbangan tim hukum Pemerintah Kota Bogor.

“Keterangan sebagai saksi yang telah disampaikan pak Bima Arya sebagai Ketua Satgas Covid-19 dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan bersama 4 saksi dari anggota Satgas Covid-19 dipersidangan yang semuanya dibawah sumpah depan Majelis Hakim,” ungkap Alma.

Namun yang pasti kata Alma akan dinilai kesesuaian dan apakah berkaitan, untuk mencari kebenaran materil sesuai fakta persidangan dan tidak bisa dipelintir begitu saja dengan cara asumsi para terdakwa. “Hakim, panitera dan Jaksa mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Bima Arya,” jelas Alma.

Satgas Covid-19 Kota Bogor telah melaporkan secara pidana pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Empang dan salah satu lagi kasus pelepasan segel pelanggar prokes yang terjadi di salah satu cafe, jadi bukan hanya yang terjadi di RS Ummi.

Baca Juga :  Polres Bogor Kota, Ringkus Komplotan Spesialis Pembobol Toko

“Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor, dengan mengambil tindakan tegas dan terukur bagi siapapun yang melanggar ketentuan apalagi sudah diingatkan namun masih tidak patuh, dengan cara melaporkan secara pidana terhadap pihak yang tidak kooperatif adalah tindakan konkrit,” ujarnya.

Satgas Covid-19 Kota Bogor berkomitmen akan menjunjung hukum sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan tugas yang telah dilaksanakan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT sebagai suatu amanah tanpa pandang bulu.

Alma menjelaskan, apa yang dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor wajar untuk melindungi warga Bogor dan keputusan tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi dan praktisi serta terdiri dari unsur pemerintah terkait sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020.

Baca Juga :  Ade Yasin : Covid-19 di Kabupaten Bogor Terjadi Lonjakan Tajam, SatPol PP Kawal 434 Desa

“Sehingga dalam koridor mencari kepastian hukum melalui persidangan kemarin, wajar saja para terdakwa termasuk HRS menyampaikan pembelaan untuk membantah semua saksi-saksi termasuk kesaksian Pak Bima Arya, namun dalam pembuktian tindak pidana tersebut Jaksa akan menguraikan perbuatan dengan banyaknya alat bukti yang telah diajukan dipersidangan yang saling berhubungan dan mendukung, maka hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terbantahkan.”

Tentunya sesuai kaidah rule of law, kedudukan Walikota Bogor sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor telah tepat melaksanakan tugasnya untuk melaporkan manajemen RS Ummi yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah, sehingga sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga wilayah Kota Bogor melalui pencegahan peningkatan Pandemi Covid-19 adalah suatu langkah preventif, dikarenakan sampai saat ini 3 (tiga) status kedaruratan di Kota Bogor belum dicabut oleh Pemerintah pusat, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keadaan Luar Biasa Bencana Nonalam dan Tanggap Darurat Covid-19” tutupnya.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here