Anggaran di Beberapa OPD Jadi Sorotan Komisi IV DPRD Lamsel

Sumaterapost.co – Komisi IV DPRD Lampung Selatan (Lamsel), menyoroti adanya penambahan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Seperti halnya yang terjadi pada penambahan anggaran RS Bob Bazar, dianggaran perubahan yang signifikan perubahannya hampir 60% dari anggaran awal.

 

Hal tersebut tertuang dalam Rekomendasi laporan hasil pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 yang dibahas tingkat komisi sejak tanggal 15-16 September 2020. yang selanjutnya disampaikan dan dibahas dalam pembahasan tingkat Banggar.

 

Diketahui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamsel, menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan tahun 2020.

 

Rapat pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan tahun 2020 yang dipimpin oleh Wakil ketua II DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi Golkar, Agus Sutanto beserta anggota tim Banggar di laksanakan di Aula Rumah Dinas ketua DPRD setempat, Kamis (17/09/20)

 

Menurut ketua komisi IV DPRD Lamsel, dari Fraksi Golkar, Ahmad Muslim. Penambahan anggaran diperubahan itu baiknya tidak lebih dari 50% dari anggaran awal.

 

“Selain itu mekanisme management pelayanan dokter yang ada di Rumah Sakit Bob Bazar sebaiknya di tata agar lebih disiplin terutama kedatangannya agar tepat waktu sehingga tidak berbenturan dengan pelayanan di poly dan pelayanan visit yang menyebabkan antrian jumlah pasien rawat jalan dan terjadi penumpukan pasien, apalagi saat ini masih masa pandemi Covid-19” ujar politisi dari Golkar itu.

 

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Lamsel, dari Fraksi PKS, Andi Supriyanto mengusulkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan adanya penambahan anggaran untuk meubeleir didalam RKA perubahan, Dinas Pendidikan sebaiknya dialihkan untuk program kegiatan yang lebih bermanfaat dimasa Pandemi saat ini.

 

“Mengingat situasi serta keadaan saat ini yang belum memungkinkan untuk dilakukan Kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka, sehingga kegiatan pengadaan meubeleir tersebut akan mubazir karena tidak terpakai dalam kegiatan belajar mengajar” bebernya.

 

“Jika memang ingin melakukan kegiatan pembangunan gedung kantor baiknya melakukan rehap di sekolah – sekolah yang memang keadaannya memprihatinkan” kata dia.

 

Komisi IV DPRD Lamsel, dalam pembahasan tingkat komisi juga merekomendasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamsel, tidak hanya memperhatikan Pembangunan hunian tetab bagi korban Tsunami dalam pembangunannya saja.

 

“Baiknya memikirkan sarana dan prasarana pendukung yang akan digunakan oleh masyarakat seperti air bersih dan sarana prasarana pendukung lainnya

 

“Tujuannya agar masyarakat dapat merasa nyaman di tempat tinggal yang baru dan dapat dengan cepat dalam pemulihan trauma pasca Tsunami” jelasnya.

 

Selain itu BPBD Lamsel, dalam menganggarkan anggaran, sebaiknya bukan hanya dalam upaya pencegahan namun pasca bencana serta pemulihan pasca bencana.

 

“Mohon agar dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran apa yang menjadi usulan-usulan hasil pembahasan tingkat komisi IV ini.” pungkas politisi dari Golkar itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here