Bangunan Tak Berizin di Kawasan Puncak, Didominasi Milik Petinggi Negara

SumateraPost, Bogor – Pemkab Bogor terkendala menertibkan sejumlah bangunan liar tak berizin dikawasan Puncak Bogor. Kini kawasan itu dihuni sejumlah bangunan milik petinggi negara. Hal itu jadi kendala serius dalam menertibkan bangunan liar dikawasan itu.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan blak-blakan menyebutkan banyak bangunan tak berizin di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

“Saya tinggal di Puncak sudah lama dari kecil. Yang memerintahkan (penertiban) orang pemerintah pusat tetapi yang punya tanah orang pusat. Mending kalau tidak punya jabatan strategis, itu,” kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan saat dihubungi Rabu (9/9/2020)

Iwan mengungkapkan, pemerintah pusat menginginkan penertiban secara masif di kawasan Puncak. Dia mengungkapkan penertiban itu terkendala maraknya bangunan milik para pejabat. Sehingga membutuhkan dukungan dari pusat.

“Puncak itu seksi banget, banyak petinggi, mantan petinggi, yang memiliki bangunan tak berizin disana. Kalau dibongkar bagaimana,” ungkap Iwan.

Informasi didapat beberapa bangunan tak berizin bertengger di kawasan Puncak. Pemerintah pusat kata Iwan menginginkan penertiban secara masif disana.

Hal itu mengemuka setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola Kampung Arab di kawasan puncak yang mulai meresahkan terkait mencuatnya praktik kawin kontrak disana.

Informasi itu juga menyebutkan, kawasan Puncak belum terdapat data pasti mengenai jumlah imigran di Kampung Arab Cisarua. Menurut Adrianus Meliala anggota Ombudsman Republik Indonesia ada dugaan penyelundupan hukum.

Dia mengatakan, secara administratif nama yang tertera di sertifikat tanah di kawasan itu umumnya didominasi nama penduduk lokal. Kenyataan di lapangan pemilik atas nama orang asing. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here