Belum Lama Dilantik, Diduga Oknum Kasi Kelurahan Sering Meninggalkan Kantor

Sumaterapost.co – Metro | Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Kelurahan Hadimulyo Barat diduga sering meninggalkan tugas disaat jam kerja. Oknum PNS ini diketahui adalah ST yang baru saja dilantik oleh Walikota Metro pada bulan November 2021 sebagai Kasi Kesra dikelurahan tersebut. Menurut informasi didapati, ST kerap kali meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali lagi kekantor.

Lurah Hadimulyo Barat Agus ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, dirinya belum mengetahui persis tentang permasalahan yang ada, dikarenakan dirinya baru menduduki jabatan lurah sejak 15 November 2021. Akan tetapi agus mengakui baru dua kali dirinya mengetahui kalau ST sering pergi meninggalkan tugas tanpa izin terlebih dahulu.” Ya memang selama saya duduk disini dari tanggal 15 beliau ini baru dua kali meninggalkan kantor tanpa izin saya, dan dari pagi sekitar jam 10 wib sampai dengan tutup kantor nggak pulang. Setiap pergi itu si katanya dijemput, nah itu saya nggak liat siapa, dia langsung lari aja masuk mobil, dan itu saya nggak tahu didalam mobil itu siapa ” kata Agus.

Baca Juga :  Kejari Metro Tangkap Kadis PUTR Yang Diduga Korupsi

Sebagai Lurah Agus sudah memberikan teguran dua kali kepada ST untuk disiplin dalam bekerja.” Sudah dua kali saya tegur, saya bilang kalau masalah pribadi monggo urusan kamu, tapi kalau masalah kantor kamu harus rajin dong harus setiap hari hadir. Dia kan menyangkut Kasi Kesra, Kasi Kesra itu sibuknya RT dan RW itu kan laporan ada apa kegiatan apa laporanya sama Kesra. Saya itu sudah dua kali RT dan RW itu ribut menanyakan dia dimana waktu kekantor ini, saya sendiri bingung dia dimana ” Jelasnya.

Selain itu juga Agus mengaku pernah dihubungi melalui hp seluler dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya. Lelaki tersebut meminta kepada Agus untuk tidak memberikan tugas kepada ST dikarenakan jabatan ST kini sudah sebagai Kasi dikantor itu.

Inspektorat Kota Metro diminta untuk tegas dalam menindak oknum PNS yang nakal dan sering membolos kerja, dikarenakan hal ini merupakan peran dan tugas Inspektorat dalam upaya penegakkan disiplin terhadap sejumlah PNS di Kota Metro. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menanda tangani Perpres Nomor 94 Tahun 2021 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 31 Agustus 2021 lalu, akan tetapi masih saja ditemui adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Metro yang tidak mengindahkan Perpres tersebut, mulai dari meninggalkan tugas kerja bahkan ada yang tidak pernah masuk kerja sekian lamanya.

Baca Juga :  Kejari Metro Tangkap Kadis PUTR Yang Diduga Korupsi

Didalam Perpres No. 94 Tahun 2021 telah mengatur tentang aturan baru yang mencakup sanksi disiplin PNS, yang mana nantinya PNS yang melanggar aturan kerja bakal dikenai hukuman ringan hingga berat. Salah satu hukuman berat yang bisa diberikan kepada PNS yakni pemberhentian kerja.

PNS yang nekat absen tanpa alasan atau bolos kerja selama kurang lebih 28 hari akan dikenai sanksi pemecatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, bunyi pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Baca Juga :  Kejari Metro Tangkap Kadis PUTR Yang Diduga Korupsi

Selain itu, PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari juga bisa dikenai sanksi pemecatan. Namun akan diberhentikan secara hormat.
Adapun sanksi berat lainnya, penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun.

Jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan. Untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin). PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Selain itu, ada sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun. Bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan.

Sementara sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis, yakni bagi PNS yang tidak masuk kerja 3 hari dalam setahun. Sementara itu, teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari dalam setahun.

Adapun PNS yang tidak masuk 7-10 hari, akan diberi surat pernyataan tidak puas.(Rio)