BP2MI dan DPR RI Sosialisasi Perlindungan PMI di Kota Binjai

SumateraPost, Binjai – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, Minggu (08/11/2020).

Kegiatan dihadiri Kepala BP2MI Kota Medan, Syahrum, anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi Beru Sitepu, dan unsur forkopimda setempat, yang diikuti peserta dari warga Lingkungan III, IV, dan VII, Kelurahan Rambung Dalam.

Kepala BP2MI Kota Medan, Syahrum, mengakui, pihaknya terus berkomitmen memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Upaya ini dilakukan demi menjalankan amanah Undang-Undang, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

“Ada beberapa aspek perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Di antaranya perlindungan dari aspek hukum, ekonomi dan sosial,” ujar Syahrum.

Dia menyatakan, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri harus terlindungi secara optimal dari tindak pidana perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, hingga perlakuan lainnya yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Atas dasar itu pula, penempatan pekerja migran Indonesia sesuai kompetensi merupakan salah satu upaya BP2MI memenuhi hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja, terutama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

“Dalam pelaksanaannya, ini kita lakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional,” seru Syahrum.

Apalagi dia menilai, negara wajib hadir dan membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Hal ini dilakukan dalam upaya mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa Indonesia.

“Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tetap mengikutsertakan masyarakat. Sebab hal ini merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Syahrum.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Semua Pratiwi Beru Sitepu, meminta masyarakat agar bersikap cermat dan mematuhi regulasi yang ada, saat memutuskan untuk bekerja di luar negeri, termasuk menggunakan jasa penyalur tenaga kerja resmi.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap aktif menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, melalui motto 3JA, yakni jaga iman, jaga imun, dan jaga aman dalam setiap aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, serta prosedur menjadi tenaga kerja di luar negeri yang aman dan tanpa melalui calo,” ungkap Delia, legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here