BPJAMSOSTEK Catat Kinerja Positif Sepanjang 2020

SumateraPost, Binjai – Meski di tengah pandemi Covid-19, namun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja institusi sepanjang 2020 lalu, terkhusus kinerja di bidang investasi, kepesertaan, dan pelayanan.

Tentu saja pencapaian positif ini berdampak langsung kepada imbal hasil yang diterima peserta BPJAMSOSTEK dan turut menambah kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan dana oleh BPJAMSOSTEK.

“Harus kita akui, 2020 menjadi tahun yang sangat berat menyusul pandemi Covid-19. Namun kita patut bersyukur, karena BPJAMSOSTEK tetap mampu mencatatkan kinerja yang relatif baik,” ungkap Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Binjai, Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar, Rabu (20/01/2021) siang.

Baca Juga :  KLB Demokrat Moeldoko Sah Sebagai Ketua Umum di Sibolangit Deliserdang

Haris mengaku, sepanjang 2020 penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK mencapai Rp 73,31 triliun. Padahal di periode itu terdapat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2020 tentang Relaksasi Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sebesar 99 persen, serta penangguhan program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99 persen.

“Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp 486,38 triliun pada akhir Desember 2020,” ungkapnya, mengutip keterangan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto.

Baca Juga :  Kapolres AKBP Yustinus : Warga Lingkar Sinabung Hindari Zona Merah dan Lahar Dingin

Lebih jauh Haris menyatakan, BPJAMSOSTEK turut mencatat hasil investasi sebesar Rp 32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38 persen. Dana dan hasil Investasi tereebut mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 12,59 persen dan 10,85 persen dibandingkan akhir 2019.

Dijelaskannya, investasi BPJAMSOSTEK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2015. Kedua regulasi ini mengatur jenis instrumen investasi yang diperbolehkan, berikut batasan-batasannya.

Baca Juga :  Bupati Karo : Siap Menjadi Narasumber Webinar Kaum Milineal

Selain itu, ada juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1 Tahun 2016, yang mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara minimal sebesar 50 persen.

“Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64 persen pada surat utang, 17 persen saham, 10 persen deposito, 8.persen reksadana, dan investasi langsung sebesar 1 persen”, tukas Haris. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here