Bupati Labusel Hadirin Rapat Persetujuan Pembangunan Listrik Perdesaan di Dinas Kehutanan

Sumaterapost.co | Sumut – Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin mengikuti rapat pembahasan tentang kerjasama penggunaan kawasan hutan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera, Jl. Sisingamangaraja Kota Medan, Selasa (17/05/2022).

Rapat tersebut diikutin berbagai pihak, antara lain, Ditreskrimsus Poldasu, Asisten I bidang Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu Selatan, Sekretaris dan para Kabid lingkup Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara.

Kepala BPKH wilayah I Medan, Kepala UPT KPH wilayah VII Gunung Tua, Dirut PT. Sinar Belantara Indonesia, GM PT. PLN (Persero) wilayah Sumut dan Kepala Desa Persiapan Mekar Meranti.

Baca Juga :  Berpotensi Jadi Objek Wisata, Bupati Sergai Tinjau Bantaran Sungai di Desa Sei Rejo

Rapat tersebut menindaklanjuti surat Dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan Nomor, S.947MENLHK-PKTL/REN/PLA-O/6/2022 tanggal 16 Juni 2020, prihal persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan listrik pedesaan.

Penggunaan kawasan hutan tersebut melalui mekanisme kerja sama seluas 3,944 Ha dalam areal IUPHHK-HT PT. Sinar Belantara Indah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. PLN (Persero) di Kab. Labuhanbatu Selatan Prov. Sumatera Utara.

Baca Juga :  Jelang HUT Bhayangkara Ke-76, Polres Simalungun Ziarah dan Tabur Bunga Ke TMP Nagur

Dalam pelaksanaanya, telah disusun draf Peranan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan dan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) antara UPT. KPH Wilayah VI Gunung Tua, PT. Sinar Belantara Indah dan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Penyusunan draf kerjasama tersebut berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor, 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan.

Baca Juga :  Kanwil DJP Sumut I Sita Aset Dalam Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Selanjutnya, Kewenangan penandatanganan perjanjjan kerja sama dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan pemohon.

(H. Harahap)