Bupati Way Kanan H.Raden Adipati Surya S.H.,M.H Sambut Kunjungan Komisi XI DPR RI

Sumaterapost.co | Way Kanan – Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, SH, MH menyambut kunjungan Komisi XI DPR RI Ir. H.A Junaidi Auly, MM, dan Anggota VII BPK RI, Dr. Hendra Susanto, ST, M.Eng, MH, bertempat di GSG, Selasa (28/6).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Bagian, Camat, dan Kepala Kampung se-Way Kanan.

Dalam sambutannya Adipati mengatakan, kunjungan Kerja Anggota Komisi XI DPR-RI dan Anggota VII BPK-RI di
Kabupaten Way Kanan sebagai tindak lanjut komitmen kita dalam rangka menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bertanggungjawab dan
akuntabel.

“Dengan adanya kunjungan kerja ini tentunya akan bermanfaat untuk mengedukasi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan yang taat azas dan taat hukum terutama
dalam tata kelola pemerintahan desa,” kata Adipati.

Baca Juga :  Puluhan Masyarakat Geruduk Kantor DPRD Way Kanan

Dalam kesempatan tersebut Adipati juga menjelaskan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/pmk.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa. Kabupaten Way Kanan
menerima Pagu Dana Desa pada tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 183.269.898.000,
yang dialokasikan ke 221 Kampung, sesuai
peruntukannya baik reguler maupun Dana Desa untuk
BLT yang telah direalisasikan sesuai dokumen
perencanaan yang telah ditetapkan.

“Dana Desa tahun 2022 masih memprioritaskan penanggulangan
bencana non alam Covid-19, baik penanganan dan
pencegahan melalui alokasi 8% dari Dana Desa,”jelasnya.

Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi melalui kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dialokasikan minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima, di tahun 2022 ini, total anggaran untuk BLT Desa sebesar
Rp. 69.919.200.000, yang dianggarkan untuk 19.422 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung sesuai mekanisme yang berlaku.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Pemerintah Desa juga harus mengalokasikan 20% dari pagu Dana Desa untuk
kegiatan ketahanan pangan, dimana total anggaran
yang telah dialokasikan oleh 221 kampung untuk
kegiatan ketahanan pangan tersebut sebesar
Rp. 36.653.979.600, hal ini tentu saja
salah satu upaya pemulihan ekonomi dan memperkuat
ketahanan pangan di kampung, baik dari sektor
pertanian, perkebunan, pertanian maupun perikanan.

Baca Juga :  Sekda Saipul Hadiri Puncak Hut IWO Ke-10

Selaras dengan itu,berdasarkan implementasi Undang – Undang Desa dengan dukungan Dana Desa
serta pendamping desa, pada tahun 2022 ini klasifikasi
Indek Desa Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan
telah mengarah kepada hal positif, dari 221 Kampung
yang ada, diantaranya 10 kampung dalam status
mandiri sementara 54 kampung berstatus maju 155 kampung berstatus berkembang dan tersisa 2
kampung berstatus tertinggal.

Baca Juga :  Puluhan Masyarakat Geruduk Kantor DPRD Way Kanan

Selain Dana Desa, Pemerintah kampung memperoleh pendapatan yang
bersumber dari APBD berupa Alokasi Dana Kampung dan
Bagi Hasil Pajak. Tahun 2022 alokasi Dana Kampung, yang diberikan sebesar Rp.86.948.762.640, Alokasi Dana ini digunakan oleh
kampung untuk memenuhi kebutuhan pembayaran
Penghasilan tetap Kepala kampung beserta perangkat,
tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung,
dengan besaran penghasilan yang diberikan sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang.

Tahun 2022 Pemkab Way Kanan mengalokasikan dana sebesar Rp.2,5 miliar, dimana
masing-masing kampung mendapatkan alokasi
anggaran yang berbeda, sesuai dengan indikator
perhitungan yang telah ditentukan.(Tim/Ris)