Bupati Way Kanan Ingatkan PNS Saat Penyerahan SK

Way Kanan, Sumaterapost.co – Bupati Way Kanam H.Raden Adipati surya, S.H.,M.M mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Penyerahan SK PNS Dan Pengucapan Sumpah Janji PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Di Halaman Kantor BKPSDM setempat pada Kamis. (21/1)

hal tersebut ia sampaikan saat pengambilan sumpah dan janji pegawai negeri sipil dilingkungan pemda way kanan sekaligus menyerahankan Surat keputusan (SK) Pegawai negeri sipil yang baru diangkat Formasi umum tahun 2019

Baca Juga :  Sekda Saipul Ikuti Virtual Meeting Kegiatan Knowledge And Experience Sharing

Raden Adipati juga menambahkan Sumpah yang saudara ucapkan tidak hanya sebatas dilisan saja, tapi diresapi dan dihayati dalam hati kemudian di terapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai PNS.

Memang tidaklah mudah untuk melakukan semua ini, namun sebagai aparatur pemerintah, kita harus siap melakukan apa saja yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini, khususnya kemajuan daerah Kabupaten Way Kanan yang sama-sama kita cintai ini.

lebih lanjut berdasarkaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 sebagai revisi atas PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di antara poin pokoknya adalah revisi beberapa aturan hukuman disiplin, antara lain

Baca Juga :  Polisi Kawal dan Amankan Pendistribusian Vaksin Covid 19 Tahap 2 di Way Kanan

tidak masuk bekerja selama 5-15 hari dikenai Hukuman Ringan,tidak masuk bekerja selama 16-30 hari dikenai sanksi Hukuman Sedang,tidak masuk bekerja selama 31-45 hari, dikenai Hukuman Berat, dan tidak masuk bekerja selama 50 hari dihitung secara kumulatif mulai Januari sampai dengan akhir Desember, sanksi terberat bagi PNS √°dalah Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Baca Juga :  Satnarkoba Polres Way Kanan Gelar Bakti Sosial Bagikan Sembako

Dalam PP 53 Tahun 2010 itu dijelaskan juga tentang kewajiban dan larangan bagi PNS. Kewajiban itu diantaranya, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.

“Sedangkan larangan bagi PNS diantaranya melakukan kegiatan bersama-sama ataupun sendiri dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”tutupnya.(RISMAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here