Dampak Kesejahteraan Keluarga Ditengah Pendemi Covid-19

Oleh: Abdurrahim

SumateraPost – Ditengah merebaknya Corona Virus Disease(covid 19) pemerintah terus menganjurkan agar seluruh masyarakat mengurangi kegiatan diluar rumah, belajar dari rumah,ibadah dari rumah,bekerja dari rumah,dan belanja dari rumah. Anjuran ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 agar tidak semakin meluas/menyebar. Anjuran inipun terlihat dibeberapa jalur perbatasan antara kota dan provinsi dilakukan pengawasan bagi yang melintas.

Upaya tersebut guna mengurangi mobilitas warga, agar tetap berada di rumah saja. Namun langkah tersebut tentu terkesan memberatkan dan tidak bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat, utamanya bagi mereka para pekerja yang tetap harus berangkat ditengah pandemi covid-19. Kalangan buruh pekerja utamanya diwilayah perkebunan atau para buruh bangunan yang tetap berangkat untuk menafkahi keluarganya.

Mengingat tidak sedikit perusahaan yang terkena imbas pendemi, yang akhirnya akan berdampak pula terhadap para pekerja/buruh, Pilihan hanya dua, dirumahkan karena perusahaan terdampak pandemi. Atau yang lebih buruk lagi menjadi buruh yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Utamanya, ini juga berdampak dengan kesejahteraan keluarga sehingga cukup menghawatirkan seandainya tidak dihadapi dengan langkah yang serius dan konferhensip utamanya dengan langkah-langkah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini sehingga dampak tersebut tetap bisa di minimalisir. Jika tidak maka dampak dari pandemi ini tidak hanya berdampak dengan kesehatan tubuh, melainkan akan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kacaunya sistem perekonomian, sosial dan budaya.

Mengingat tidak sedikit pekerja yang tetap melakukan kegiatan sebagiamana biasanya sebelum wabah pendemi ini datang. hal tersebut terjadi sebab tidak adanya aturan untuk melukan pembatasan kegiatan dilingkungan perusahaan dari pemangku kebijakan menjadi kegiatan ditempat itu berjalan layaknya seperti biasanya.

Meski diakui jika factor kebersihan bagi pekerja lebih diutamakan dibandingkan sebelum pandemik covid-19, terutama saat memasuki areal lokasi kerja, harapannya agar seluruh aktivitas tidak terganggu dengan adanya pandemik tersebut. Namun tetap saja kekhawatiran tetap dirasakan kawan-kawan sesama pekerja yang tetap mengais rejeki ditengah pendemi demi isrti dan anak-anak tercinta.

Bukan tanpa alasan kekhawatiran itu muncul, mengingat bertemunya dengan orang banyak saat perjalanan menuju dan pulang kerja tentu menjadi ironi tersendiri. Ditambah informasi yang terus beredar luas mengenai pemberitaan di media berkaitan dengan pendemi covid-19 semakin menambah kegaduhan, disisi lain tuntutan ekonomi tentu tidak bisa dikesampingkan, apalagi perusahaan juga tidak mungkin menghentikan produksi lantaran permintaan pasar yang masih cukup tinggi pun tidak dipungkiri, terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan pekerja.

Disisi ini ketahanan keluarga memang diuji, oleh karenanya perlu pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan agar hal tersebut bisa diminimalkan. Mengingat dengan adanya pandemic covid-19 ujian terberat bagi keluarga ialah sektor ekonomi yang menyebabkan diskreasi sosial ekonomi.

Dampak pandemi

Data kementrian ketenagakerjaan (KEMNAKER) Republic Indonesia (RI) mencatat sudah sebanyak 2,2 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK, kondisi itu disebabkan oleh perusahaan yang terdampak pandemic covid-19, yang tak mampu lagi memberi gaji kepada pekerja/ buruh.

Berdasarkan data kemnaker per 25 april 2020, terdapat 93, 977 perusahan yang melakukan PHK dan merumahkan 1.010. 579 karyawan. Riciannya, pekerja formal dirumahkan sebanyak 873. 090 pekerja dari 17.224 perusahaan dan di PHK sebanyak 137.489 pekerja dari 22. 753 perusahaan.

Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sector informal sebanyak 34.453 perusahaan dengan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang. Total jumlah perusahaan yng merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang.

Tidak hanya kekhawatiran yang dialami keluarga imbasnya pandemi covid-19. Bagi pekerja juga dihantui dengan upaya pemerintah yang hingga saat ini belum mengambil sikap terkait rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, seperti RUU cipta lapangan kerja, RUU usaha mikro kecil menengah (UMKM), RUU tentang perpajakan, dan RUU tentang perpindahan ibukota Negara.

Terkait RUU cipta lapangan kerja, selain dampaknya merugikan pekerja tentu saja aturan tersebut cukup janggal lantaran tidak melibatkan buruh sedari awal.
Sungguh irono nasib buruh negeri ini, tetap mengais rezeki ditengah pandemi, namun apa yang seharusnya menjadi hak tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Idealnya harus ada skala prioritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengutamakan mana yang seharusnya didahulukan. Investasi memang dibutuhkan dalam hal perkembangan Negara Indonesia. Namun jangan sampai mata rantai investasi justru mengesampingkan hak rakyat dalam hal ini para pekerja/buruh.

Investasi bisa menjadi pisau bermata dua seandainya penerapannya tidak tepat sasaran, niat hati membangun iklim industry yang baik, namun jika abai terhadap apa yang seharusnya diberikan justru akan menjadi boomerang dikemudian hari. Jadi, ada harapan besar ditengah pandemi covid-19 semoga RUU cipta lapangan kerja bisa dikaji kembali sehingga ketahanan keluarga tak direnggut hirarki ekonomi kapitalis./

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here