Dana Santunan, Proyek Double Track Masih Perdebatan

Sumaterapost, Bogor—Proyek Strategis Nasional revitalisasi Jalur Ganda (Double Track) Kereta Api Bogor-Yogyakarta, melewati daerah Bogor dan Sukabumi. Tak kurang dari 2000 bangunan bakal tergusur.

Pemerintah menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 tentang penertiban lahan proyek-proyek pembangunan nasional, ganti ruginya dalam bentuk santunan.

Penertibkan lahan milik negara, selama ini dikuasai oleh masyarakat. Lintas Bogor-Yogyakarta Segmen Maseng-Ciomas-Batu Tulis-Paledang dan Segmen Cicurug-Parung Kuda-Cibadak-Karang Tengah-PD Leungsir-Cisaat-Sukabumi,

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menjelaskan, penentuan uang kerahiman atau santunan bagi warga terdampak proyek pembangunan tahap dua jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi bukan wewenang PT KAI.

Besaran dana santunan yang akan diberikan pada masyarakat masih terjadi perdebatan. Pembangunan double track Bogor-Sukabumi merupakan proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. PT KAI tidak berwenang dalam menentukan besaran dana santunan yang akan diberikan pada masyarakat.

PT KAI juga belum dilibatkan dalam sosialisasi tentang hal tersebut. Namun demikian PT KAI mendukung program pengembangan infrastruktur, yang akan dilaksanakan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, mengatakan akan mengundang PT KAI untuk membahas dana santunan yang akan diberikan kepada warga terdampak proyek pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi- Yogyakarta.

Menurutnya, sejauh ini PT KAI belum menyebut secara gamblang besaran nominal uang kerahiman yang akan diberikan.

“Masih belum jelas dana kerahiman yang akan diberikan PT KAI kepada warga. Apakah berbasis pada jumlah kepala keluarga (KK), jumlah luasan meter persegi bangunan, atau lama tinggal dan lain sebagainya”, jelas Atang.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here