Dijamin, Pengalihan JHT dan JT bagi PNS Tak Turunkan Manfaatnya

SumateraPost.co, Binjai – Pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJAMSOSTEK dijamin tidak akan menimbulkan kerugian atau pengurangan manfaat bagi para pesertanya.

Direktur Rencana Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK, Sumarjono, menyatakan BPJAMSOSTEK telah teruji selama 42 tahun menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial dengan baik.

Terlebih lagi badan hukum publik ini memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk melayani semua program jaminan sosial.

“Sistem informasi bahkan sudah kami siapkan dengan baik dan telah teruji,” ujar Sumarjono, saat hadir sebagai salah seorang narasumber pada acara Media Briefing bertajuk “Isu Terkini BPJAMSOSTEK” di Jakarta, Jumat (21/2/2020) kemarin.

Diungkapkannya, BPJAMSOSTEK selalu siap menerima proses pengalihan program JHT dan JP bagi pegawai negeri sipil (PNS), yang siap terealisasi paling lama pada 2029 Mendatang, sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 24/2011 tentang BPJS.

“Skemanya seperti apa, nanti kami tunduk kepada pemerintah yang menyusun. Kami juga sedang mempersiapkan investasi pengalihan program yang tidak sembarangan,” ungkap Sumarjono.

Dia menuturkan, BPJAMSOSTEK sendiri saat ini telah menyiapkan teknologi yang disebut “DILAN” atau digital melayani. Aplikasi ini dirancang office electronic sebagai solusi untuk menjamin hak kebutuhan dasar peserta, tanpa memihak segmen peserta.

Harapan utamanya tentu saja ini aplikasi ini akan membuat seluruh peserta semakin yakin dan percaya dengan pengelolaan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK.

“Kenyataannya, kami memang punya ketahanan dana yang kuat. Sebagai contoh, tanpa menaikkan iuran, BPJAMSOSTEK nyatanya mampu meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi peserta,” seru Sumarjono.

Sebaliknya, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Indra Budi Sumantoro, menyatakan, PT TASPEN (Persero) sebenarnya tetap dapat menyelenggarakan seluruh programnya di luar program jaminan sosial yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK.

“Selain SJSN, PT TASPEN sebenarnya tetap dapat menyelenggarakan programnya yang lain. Namun tetap saja hak itu tidak akan mengurangi manfaat bagi pesertanya,” terang Indra.

Di sisi lain dia menyebut, pengalihan program JHT dan JP dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJAMSOSTEK, hanya berlaku terhadap PNS pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengalihan program.

“Untuk PNS lama atau yang ada sebelum ditetapkannya PP dimaksud, maka tetap diberlakukan skema regulasi lama. Namun hak tersebut tetap tidak akan mengurangi manfaat program, bahkan menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu, optimis pengalihan program JHT dan JP dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJAMSOSTEK, diproyeksikan akan mampu menciptakan pengelolaan program jaminan sosial dengan lebih baik.

“Tidak ada peserta PT TASPEN (Persero) yang bakal dirugikan satu orang pun, atas rencana pengalihan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada BPJAMSOSTEK. Tidak boleh dikurangi juga,” ujarnya.

Menurut Sri Rahayu, melalui skema pengalihan program JHT dan JP dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJAMSOSTEK, diharapkan kesejahteraan hidup para pesertanya akan semakin meningkat.

“Lewat pengalihan program, maka jumlah uang yang dikelola akan semakin bertambah, dan menguat. Hasilnya tentu saja dapat dikembangkan oleh BPJAMSOSTEK untuk peningkatan kesejahteraan peserta,” jelasnya.

Secara khusus, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, menyebut, pengalihan program JHT dan JP dari PT TASPEN (persero) kepada BPJAMSOSTEK pada dasarnya sudah sesuai dengan arah jaminan sosial.

“Konteksnya itu, Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga pengalihan ini ditargetkan sudah dapat terealisasi paling lama pada 2029 mendatang. Ini sesuai juga dengan program pensiun kedepan,” ujar Didik.

Dalam hal ini, katanya, program pensiun ke depan akan mencakup tiga pertimbangan utama, yakni manfaat yang tidak turun, terciptanya kesinambungan penyelenggara program, serta keberlanjutan fiskal atau keuangan yang kuat.

Sebelumnya, Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, berpendapat, PT TASPEN (Persero) memiliki keinginan monopoli yang kuat, yakni tampil sebagai satu-satunya penyelenggara dana jaminan sosial bagi PNS.

Padahal menurutnya, hal tersebut justru berbenturan dengan Undang-Undang Nomor: 24/2011 tentang BPJS, dan prinsip penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Dalam skema transformasi bisnis, saya menilai PT TASPEN (Persero) ingin menjadi pelaku tunggal perusahaan asuransi yang mengelola sepenuhnya dana pensiun, terutama bagi PNS. Sayangnya undang-undang membatasi itu,” ujar Timboel. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here