Ditetapkan Jumlah dan Waktu Pembayaran, Itu Pungutan Bukan Sumbangan Tapi Harus Ditindak

Tanah Datar, SP.co,- Untuk berbagi informasi hasil rapat wali murid dengan pihak sekolah dan komite pada hari sabtu 6 Maret 2021.
1. Ujian nasional diganti dengan ujian madrasah tanggal 22 – 27 Maret 2021.
2.pelaksanaan ujian ditentukan kemudian oleh pihak sekolah apakah daring atau tatap muka. Demikian juga kelulusan siswa di tentukan oleh pihak sekolah.
3.di minta kepada semua wali murid untuk memotivasi belajar anak lebih ekstra supaya rajin belajar di rumah
4.membayar iuran sebesar Rp. 265,000,- dengan rincian :
-Biaya pembuatan foto murid 25000
-biaya penulisan dan sampul ijazah 40000
-iuran suka rela untuk melanjutkan pemasangan kanopi halaman sekolah minimal 200 ribu per wali murid. Boleh lebih bila mau sadaqah jariah dan
Pembayaran dilakukan sebelum ujian madrasah dilaksanakan.

Hal tersebut diatas adalah sebahagian besar isi pesan yang dikirim melalui via WhatsApp guru kepada wali murid dan hal tersebut jelaslah sangat tidak sesuai dengan aturan Permendikbud no 44 tahun 2012 yang mengatur tentang pungutan dan sumbangan, didugakuat hal ini adalah pungutan bukanlah sumbangan seperti yang dijelaskan dalam aturan (red-permendikbud no 44 tahun 2012) dimana jumlah dan waktu pembayaran ditentukan, ujar Ketua PPWI DPC Kabupaten Tanah Datar yang akrab disapa Simon EiPiss kepada media ini Kamis 8 April 2021, bahkan kita duga kuat praktek ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, ucapnya

Baca Juga :  PPWI DPC Tanah Datar Bersama Pemerintah Nagari Gelar Sosialisasi Larangan Pungutan Liar

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Madrasah yang jabat oleh Drs. H. Edi Mardafuli, MA melalui pesan WhatsApp nya dan dilanjutkan dengan percakapan via cellular miliknya Jumat 9 April 2021 menjawab, “itu mungkin persepsi orang tua Walimurid yang membuat demikian, kalau setau saya hal itu tidaklah benar, pihak sekolah tidaklah mengetahui bentuk iuran satu sen pun dan bentuk sumbangan yang disampaikan oleh komite itu diserahkan sepenuhnya kepada Walimurid, mau berpartisipasi atau tidak” ujarnya

Baca Juga :  Berbagi Sesama, Bupati Pasaman dan Dandim Laksanakan Bhakti Sosial Di Daerah 3 T

Kepala madrasah ketika dihubungi media ini juga berjanji akan mengirimkan no kontak ketua Komite, namun sampai dengan berita ini diturunkan kepala madrasah masih belum mengirimkan no kontak tersebut.

D. Hani salahsatu pemerhati dunia pendidikan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PPWI DPC Tanah Datar yang membidangi Bidang Edukasi, Advokasi dan Publikasi ketika melihat dan mendengar hal ini mengatakan bahwa tatacara penggalangan dana guna operasional sekolah atau madrasah yang seperti ini, jelas sudah melanggar aturan yang berlaku dan tidak mungkin Kepala Sekolah tidak mengetahui hal ini, itu adalah bohong besar, seharusnya Sikepala sekolah ketika melihat dan mendengar dan menerima laporan kesepakatan hasil rapat komite janganlah ikut mengamini hal tersebut, nah, disinilah letaknya kesalahan pihak sekolah bahkan sangat disayangkan zekali, guru juga ikut menyampaikan dan mengingatkan kepada wali murid melalui via WhatsApp, tegasnya.

Baca Juga :  Awal Jabatan yang Bagus, Pasaman Terima Penghargaan Tingkat III

D.Hani menambahkan, sekolah atau madrasah yang masih melakukan praktik seperti ini harus ditindak tegas sesuai peraturan yang ada, diberikan sangsi tegas dan kami dari PPWI akan selalu siap menjadi garda terdepan untuk menegakkan aturan dan kami himbau kepada masyarakat janganlah takut untuk memberikan informasi terkait dugaan Pelanggaran aturan di sekolah, kami dari PPWI siap menampung informasi warga, melindungi narasumber dan menyajikannya informasi tersebut secara berimbang sesuai dengan kode etik kami (red-PPWI) ketengah-tengah masyarakat, jadi kepada seluruh lapisan masyarakat janganlah takut untuk berbagi informasi, kita masyarakat pastinya akan dilindungi oleh Undang-undang, tegasnya

*Piss*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here