DPRD Kabupaten Mesuji Gelar Sidang Paripurna Dengarkan Jawaban Bupati

Sumaterapost.co, Mesuji – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mesuji gelar sidang Paripurna mendengarkan jawaban Bupati Mesuji Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di aula gedung DPRD Lantai 2, Wiralaga Mulya, Rabu (02/06/21).

Menurut Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji yang di sampaikan langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Mesuji Syamsudin, S.Sos Dengan jawaban dan peryataan yang positif atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Dalam kesempatannya, Sekertaris Daerah Kabupaten Mesuji Syamsudin yang dalam hal ini mewakili Bupati Mesuji, Menyampaikan Semua apa yang di jadikan pandangan umum oleh Fraksi-fraksi tentang angaran penggunaan APBD tahun 2020 di jelaskan pada aspek pendapatan daerah pada T.A 2020, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipisahkan terealisiasi sebesar Rp.50.558.310.560,75 (Lima puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau 110,03% dari anggaran sebesar Rp.45.949.288.321,89. Tentu hal ini menjadi tolak ukur adanya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan DPRD membuahkan hasil yang cukup baik”Ucap Syamsuddin.

Perlu dilakukan penataan pengelolaan keuangan daerah sebagai instrument penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntable serta dapat mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran oleh oknum oknum tertentu serta dapat meningkatkan penyerapan anggaran oleh SKPD yang ada.

Adapun saran dan masukan dari Fraksi PDI – Perjuangan kepada Pemerintah Daerah, antara lain yaitu, (1) Perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah seperti, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana bantuan sekolah, menyelesaikan temuan BPK RI. (2) Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu melakukan pendampingan atau pelatihan, seperti pengelolaan piutang, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset terutama kepada OPD, khususnya kepada pengelola keuangan daerah.

“Syamsudin juga menambahkan, Semoga ke depannya ada perbaikan lagi untuk tata kelola dan pendampingan atau pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat menyajikan laporan keuangannya yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, seperti kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga pada tahun yang akan datang kita tetap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan tanpa catatan, atas saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam bentuk program dan kegiatan guna peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang ada di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji”,”Harapnya.

Dalam hal upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, kita bersama-sama senantiasa bersinergi dalam menentukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik menuangkan dalam program ekstensifikasi maupun intensifikasi yang diharapkan potensi-potensi yang belum tergali pada sektor pendapatan khususnya di wilayah adminstrasi kabupaten Mesuji, untuk itu tidak henti-hentinya kami mengharapkan sumbangan buah fikir dari kita semua dan seluruh element untuk bersama-sama ikut serta secara aktif dalam berupaya agar di tahun-tahun mendatang kabupten Mesuji terus dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Baca Juga :  Di akhir Sidang Paripurna, Hj. Elfianah Lakukan Doa Bersama Untuk Kesembuhan Bupati Mesuji

Pada masa pandemi Covid-19 yang kita sama-sama alami selama hampir 1 (satu) periode tahun 2020, salah satu yang menjadi fokus kita bersama yakni UMKM, upaya nyata yang dilakukan berupa pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian barang yang langsung di serahkan ke UMKM.

Terkait rekomendasi BPK RI atas beberapa catatan pembenahan telah di tindak lanjuti dengan Surat Bupati Mesuji, bahwa ditahun 2020 mendapat opini WTP merupakan buah dari kerja keras kita semua, tentunya kita semua mengetahui penyataan wajar dalam opini mengartikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji masih berada pada garis kewajaran menurut peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan rekomendasi BPK RI bahwa telah disusun rencana aksi melalui Surat Bupati, sebagai tindak lanjut agar rekomendasi BPK RI segera di tindak lanjuti dalam waktu 60 hari.

Terkait realisasi belanja yang tercapai 87,43%, merujuk pada pernyataan menteri keuangan dan kajian dari evaluasi badan keuangan provinsi lampung, bahwa penghematan belanja daerah berada pada 80% Sampai dengan 99% serapan, Realisasi belanja daerah kabupaten Mesuji masih masuk kedalam kriteria penghematan belanja, Namun demikian hal ini sebagaimana pernyataan pada poin 1 (satu), dampak wabah covid-19 yang selama kurun waktu hampir 1 periode tahun anggaran 2020 melanda juga berdampak pada aktivitas dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah sama-sama kita rencanakan.

Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Mesuji, sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mesuji, yang dalam hal ini harus saling mengisi dan mendukung, dan kami sepenuhnya mendukung atas pokok-pokok pikiran DPRD, dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Mesuji yang lebih sejahtera dan makmur.

Baca Juga :  Masuki Awal Agustus, Paskibraka Mesuji akan Melangsungkan Pendidikan dan Pelatihan

Terkait Rasio Pendapatan Asli Daerah(PAD) T.A 2020 dengan nilai sebesar 6,18 Milyard namun bila dibandingkan Rasio Pendapatan Asli Daerah T.A 2019 terhadap Pendapatan Daerah T.A 2019 sebesar 5,10 milyard artinya mengalami kenaikan sebesar 1,9 milyard, Kami sependapat bahwa terkait pencapaian tersebut perlu adanya peningkatan melalui optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi, peningkatan basis data, serta koordinasi sinergis antar perangkat daerah.

Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, khususnya pada pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak akibat adanya Pandemi Covid-19, atas padangan umum fraksi PAN kami sangat sependapat dan mengharapkan buah fikir dari seluruh anggota DPRD yang terhormat.

Terkait upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji di dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha daerah terutama UMKM, serta penyediaan jaring pengamanan sosial kepada masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat terdampak pandemi, perlu kami sampaikan adapun secara garis besar upaya Pemerintah daerah yakni : (a) dalam hal Penanganan Dampak Ekonomi pada Dinas Sosial terdapat kegiatan Hibah Sembako, pada Dinas Koperindag terdapat kegiatan Belanja Barang yang diserahkan ke IKM; (b) dalam hal Bantuan social safety net atau jaring pengaman social pada Dinas Ketahanan Pangan terdapat kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah dan Kegiatan Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan, pada Dinas Perikanan terdapat kegiatan pakan, starter, bahan baku pakan dan mesin, kegiatan Bibit Ikan Nila, Kegiatan Pengembangan Sarana Budidaya air tawar, Kegiatan Penyediaan atau rehabilitas sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, Kegiatan Pemberian bantuan alat penangkapan ikan dan Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul, pada Dinas Pertanian terdapat kegiatan bibit benih sayuran, Kegiatan bibit tanaman biofarmaka, Kegiatan cadangan benih padi, Kegiatan cadangan pestisida, Kegiatan cadangan vitamin, obat desinfektan, vaksin, Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, Kegiatan Pengembangan Tanaman Holtikultura.

Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Negeri di Kabupaten Mesuji, kami menilai sudah optimal, salah satu upaya dalam pendampingan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yakni dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis ditahun 2020 serta memberikan fasilitas bagi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah untuk melakukan konsultasi terkait pengelolaan Dana ”BOS” baik melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun kepada Perangkat Daerah lainnya, dalam hal masih terdapat ketidak sesuaian yang menjadi rekomendasi BPK RI tentu menjadi catatan bagi kami dan kami berharap di tahun mendatang hal tersebut tidak terulang kembali.

Baca Juga :  Masuki Awal Agustus, Paskibraka Mesuji akan Melangsungkan Pendidikan dan Pelatihan

“Tambahnya, Terkait terdapatnya rekomendasi BPK RI mengenai Stok Cadangan Pangan telah diperintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Surat Bupati Mesuji, akan segera menindak lanjuti rekomendasi BPK kepada Dinas Ketahan Pangan, perlu kami jelaskan bahwa pemenuhan cadangan pangan berupa beras di Tahun 2020 melalui proses bertahap, sehingga beras yang sudah dikemas tidak terlalu lama disimpan di dalam gudang penyimpanan dan langsung di distribusikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, proses bertahap ini diharapkan mutu dan kualitas beras dapat terjaga dengan baik, dan mengurangi dampak buruk dari lamanya disimpan di dalam gudang”, Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan proses pemenuhan candangan pangan tersebut telah selesai dan terdistribusi seluruhnya,”Ujar Syamsuddin. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here