DPRD Mesuji Gelar Paripurna LKPJ Tahun 2020

SumateraPost, Mesuji – Dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Mesuji Atas laporan keterangan Pertanggung jawaban Bupati Mesuji Tahun Anggaran (TA) 2021.

Meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dalam melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2020. Jumat(30/04/21).

DPRD Kabupaten Mesuji juga membentuk panitia kerja pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2020, mengevaluasi dalam pembahasan yaitu 1. evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan pencapaian kinerja belanja dan kinerja dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD, kemudian DPRD Mesuji juga melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan yang baik seperti indikator, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan lain-lainnya penyelenggaraannya.

Dalam penyampaian program-program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi salah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang bersifat tahunan penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban secara setelah melakukan atau pendapatan daerah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran.

Laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2020,
Yang untuk hal ini di hadiri Forkopimda mesuji, kodim 0426 tulang bawang yang diwakili danramil mesuji, kapolres yang di wakili langsung kapolsubsektor mesuji

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 a meliputi satu program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya tiga tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah Tahun Anggaran dengan informasi tersebut maka disusun dengan sistematika sebagai berikut 1 penilaian kelayakan 221 secara umum penilaian kelayakan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ini untuk mampu menggambarkan keseluruhan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan Kabupaten tahun 2020 tersebut disusun dengan tingkat keberhasilan pembangunan tahun 2020 laporan tersebut juga tidak atau tanda penghargaan yang didapat tahun 2020 sehingga prestasi 2020 dibuatkan buku ringkasan keberadaan dirasakan manfaatnya dalam pencapaian penyelenggara pemerintahan yang memuat rangkuman isi, “Ujarnya. (Nai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here