DPRK dan Instansi Terkait di Atim Mediasi Permasalahan Dua Koperasi HPL Menuju Perdamaian

SumateraPost.co, Aceh Timur – Suasana haru di Aula B Pertemuan Sekretariat DPRK Aceh Timur, pada Senin, ( 08 Juni 2020 ) tengah hari sampai sore, pasalnya kedua belah pihak, yang selama ini bermasalah antara Koperasi Sinar Jaya dan Sinar Maju yang keduanya beranggotakan kombatan GAM, salah satu sudah lama mengklaim bahwa areal Hak Pengelola Lahan (HPL) yang ada ijin dan pengelolaanya tersebut di anggab tumpang tindih telah di selesaikan dengan damai dan bersepakat untuk menghentikan sementara segala bentuk kegiatan kepada masing – masing Koperasi sebelum urusan peninjauan pihak terkait termasuk tapal batas kedua koperasi selesai.

Dalam rapat pertemuan mediasi yang di gelar, pihak anggota DPRK lintas komisi, dengan Koperasi tersebut turut di hadiri BPN, Dinas Pertanahan Aceh Timur, Anggota Polres Langsa dan Aceh Timur, KPH III Wilayah Aceh, Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur dan Sekretariat DPRK serta instansi terkait lainya.

Setelah di Buka oleh Ketua DPRK Aceh Timur Tgk. M.Daud, didampingi wakil Ketua Tgk M. Adam, S .Sos,i., dan M. NUR, di lanjutkan dengan penyampaian dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Aceh Timur, DR Juliandi Djalil, SSIT, MH sekaligus menerangkan bahwa, tidak ada sengketa hak kepemilikan tanah atas lahan tersebut, ini perlu digaris bawahi, namun yang ada permasalahan pengelolaan lahan atas penguasaan fisik lahan, yang didalamnya ada Dua Koperasi, itu bukan ranahnya BPN “, Jelas Juliandi.

Untuk di perjelas , Juliandi Djalil selaku Pimpinan BPN Aceh Timur, perlu untuk melakukan legalisasi lahan tersebut yang belum memiliki sertifikat sisa dari sekian luas areal dengan dasar dan sejalan menurut aturan di Kementerian  AT/ BPN, maka lahan tersebut juga wajib di kelola sesuai dengan standar pengelolaan lahan oleh pihak pihak pengelola, baru nanti dapat di proses menjadi hak kepemilikan, itu setelah jenjang prosudur di lakukan, jadi menurut Juliandi Djalil, surat sporadik yang ada tidak serta merta dapat menguasai sepenuhnya”, Katanya

Selanjutnya menurut Kepala BPN Aceh Timur, bahwa tidak ada tumpang tindih atas kepemilikan lahan tersebut, karena pemilik sertifikat itu semua sudah ada ditentukan Jadi tugas kita Di BPN adalah melakukan objek Reforma Agraria, setelah itu mengeluarkan sertifikat jadi di sini terkait adanya kayu didalam lahan tersebut bukan kewenangan kami BPN “, Sebutnya.

Dalam mediasi pertemuan Koperasi Sinar Jaya dan Sinar Maju, yang turut mengelola lahan masyarakat di Wilayah Aceh Timur, yang lokasinya berada du Desa Tualang Sawit dan Desa Jambur Labu, Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan luas Areal 1060 Ha, dengan jumlah sertifikat 500 lebih Kepala Keluarga

Setelah masing – masing perwakilan menjelaskan duduk permasalahan, baik dari DPRK Aceh Timur selaku pihak memediasi, BPN, Dinas Pertanahan, KPH III Wilayah  Aceh, Perwakilan Polres Langsa dan Aceh Timur dan kedua Pengurus Koperasi, maka secara keseluruhan permasalahan telah diluruskan dan pihak yang mengklaim telah memahami, di lanjutkan dengan penandatanganan berita acara damai tanpa ada masalah di kemudian hari. (TB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here