DPW FRB-SU Kecam Okupasi Lahan Eks Konsesi

0

Sumaterapost, Binjai – Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (FRB-SU) mengecam keras tindakan penguasaan (okupasi) lahan eks konsesi perusahaan perkebunan di Sumatera Utara oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II dan perusahaan koleganya. Pasalnya, proses okupasi tidak memiliki dasar hukum, dan sarat terjadi pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat.

“Kami tegas menolak okupasi. Sebab ini adalah penjajahan gaya baru,” ungkap Ketua Umum DPW FRB-SU, M Abdin Zaini Sembiring, usai memimpin rapat terbatas bersama perwakilan puluhan kelompok tani asal Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, di Kantor DPD AMPI Kota Binjai, Sabtu (10/08/2019) petang.

Menurut Zaini, upaya okupasi lahan eks konsesi kebun dan lahan eks HGU PTPN II adalah tindakan ilegal, karena dilakukan tanpa didasari putusan tetap pengadilan. Apalagi lahan tersebut masih berstatus sengketa, serta belum jelas luas, batas, serta status dan legalitas hak penguasaannya.

Padahal pemenuhan hak mesyarakat atas lahan eks konsesi kebun dari total luas 250 ribu hektare telah sesuai dengan kebijakan reformasi agraria, serta telah diatur dalam SK Mendagri Nomor: AGR/12/5/14 tanggal 28 Juni 1951, SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 36/K/AGR tanggal.28 September 1951, UU Darurat RI Nomor: 8 Tahun 1954, PP Nomor: 4 Tahun 1959, SK Menteri Agraria Nomor: 353/KA tanggal 24 Maret 1959, UU RI Nomor: 5 Tahun 1960, SK Menteri Agraria Nomor: SK.24/HGU/1965, serta SK Mendagri Nomor: 44/DJA/1981 cq Dirjen Agraria Nomor: 85/DJA/1984.

“Selama ini, pemeriksaan tapal batas lahan eks konsesi dan eks HGU perkebunan terkesan tidak transparan. Sebab masyarakat petani sama sekali tidak pernah dilibatkan. Sehingga kita patut curga, jika sertifikat HGU tersebut ilegal,” terangnya.

Lebih parahnya lagi, sambung Zaini. Proses okupasi dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat kecil. Akibatnya, masyarakat dipaksa kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan pekerjaan. Bahkan sebagian di antaranya diduga telah menjadi korban intimidasi dan kriminalisasi oleh aparatur penegak hukum.

“Terus terang kita miris melihat okupasi yang terjad kemarin di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Maka dari itu, kita mantapkan diri untuk terus berjuang demi merebut hak-hak masyarakat petani. Jangan biarkan juga okupasi-okupasi lain terjadi di Sumatera Utara,” seru Zaini.

Atas dasar itu pula, dia mengaku lebih dari 2.500 masyarakat petani asal Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai, yang terhimpun dalam FRB-SU siap menggelar aksi unjukrasa menolak okupasi lahan eks konsesi kebun di Mapolda sumtera Utara, pada 13 Agustus 2019 besok.

Dalam hal ini, katanya. Unjukrasa tidak hanya dilakukan sebagai usaha memperjuangkan hak masyarakat petani di Sumatera Utara, tetapi juga upaya meluapkan kekecewaan terhadap pemerintah dan aparatur penegak hukum, karena dianggap bertindak subjektif dan diskriminatif.

“Kami terus terang muak dan kecewa. Bahkan kami sudah tidak percaya lagi dengan Pemerintah dan Undang-Undang. Sebab setelah beberapa kali terjadi mediasi dan perundingan, tetap tidak ada tindaklanjutnya,” seru Zaini.

Terlebih pada 14 Agustus 2012 silam, Manajemen PTPN II dengan DPP FRB-SU sebenarnya sudah sepakat untuk tidak melakukan tindakan penggusuan, okupasi, ataupun reklaming lahan eks HGU secara sepihak, sebelum sengketa diselesaikan. Namun nyatanya okupasi tetap berjalan, bahkan dibackup pula oleh aparatur penegak hukum.

“Yang pasti, kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hak-hak masyarakat petani. Kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam I/Bukit Barisan, dan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara, dengarkanlah suara hati kami ini,” tegas Zaini. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here