Sumaterapost.co | Pringsewu – Mulai terkuak kelakuan oknum K3S kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, memungut dana-dana operasional pada sekolah-sekolah di wilayahnya, beberapa kepala sekolah dan guru yang minta namanya dirahasiakan mulai berani bersuara, bahwa setoran ke K3S dengan pasword untuk pembangunan toilet.
Hasil telusur Sumaterapost.co diketahui ternyata bukan hanya dana operasional sekolah bahkan dengan dalih penempatan para PPPK yang lulus diduga dimintai dana untuk penempatan, mereka ditakut-takuti jika tidak menyetorkan sejumlah uang maka penempatan akan jauh.
Perilaku zaman Belanda ternyata masih ada di Kabupaten Pringsewu, jumlah besaran dana dengan dalih penempatan berkisar Rp 3 juta hingga 8 juta, ujar nara sumber yang namanya minta dirahasiakan.
Bukan hanya pungutan itu, guru yang mendapatkan sertifikat tidak terlepas dengan iuran ilegal sebesar Rp 75.000 per orang, bahkan Gaji ke 13 pun di duga dipotong Rp 100.000 per orang.
Dari iuran ilegal itu pun dikeluhkan pihak sekolah yang terkadang untuk membeli ATK saja masih kurang bahkan nggak bisa rehab ringan di sekolah, karena dana bos habis,
“Bisa datang juga sih pak ke sekolah saya, banyak atap pada bocor, nggak di dandan, karena ngak ada uang” kata kepala Sekolah yang namanya minta dirahasiakan.
Menyikapi hal ini, aktivis People Watch Corruption, M.H.Alqbini, mengatakan, Perilaku zaman Belanda harus di hapuskan di Bumi Jejama Secancanan ini, apalagi pemerintahan di era Presiden Prabowo, mengencangkan ikat pinggang efesiensi anggaran, serta pemberantasan Korupsi, ujarnya.
K3S Kecamatan Adiluwih, Suhadi saat di konfirmasi melalui WhatsApp, Jum’at (21/02/2025) belum ada jawaban.(ando).
