Sumaterapost.co | Jakarta – Terpuruknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2025 menginisiasi para Dewan Pimpinan Cabang Seluruh Indonesia membuat sebuah Forum DPC PPP Seluruh Indonesia serta membuat surat usulan Muktamar yang ditujukan ke Plt. Ketum PPP tertanggal 18 Februari 2025, Pernyataan para DPC PPP seluruh Indonesia pun di dukung oleh Para Pimpinan Majelis DPP PPP, yang ditandatangani tertanggal 27 Januari 2025/Rajab 1466 H, oleh Ketua Majelis Sari’ah KH. Musthofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Kehormatan KH.Zakarsih Nur,Ketua Majelis Pertimbangan H.M. Romahurmuziy, Ketua Majelis Pakar Prof. Dr. H. Prijono Tjiptoherijanto,dan Wakil Ketua Majelis Syari’ah KH. Muhyiddin Ishaq.
Surat yang dinyatakan oleh 69 perwakilan DPC se Indonesia ditujukan ke Plt Ketum PPP berisikan empat (4) Usulan Upaya Pembaruan dan Penguatan Partai dalam rangka Transformasi PPP 2025, yaitu (1). Kami mendukung penuh proses transformasi PP 2025 Sebagai Langkah strategis menuju perbaikan dan kemajuan partai, (2). Kami mengharapkan agar dapat dipertimbangkan dengan serius menghadapi proses ferifikasi factual KPU, sehingga diperlukan persiapan yang lebih matang guna memastikan kelancaran dan integritas proses tersebut. (3). Kami mendukung sepenuhnya isi surat para pimpinan majelis tertanggal 25 Januari 2025, yang telah memberikan arahan penting bagi perkembangan partai. (4). Kami mengusulkan penyelenggaraan Muktamar pada Bulan April 2025 di tempat yang mencerminkan basis kekuatan PPP, sebagai momentum menyatukan aspirasi dan Langkah perjuangan ke depan.
Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Kehormatan, Ketua Majelis Pakar, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Markamah Partai
Menanggapi surat dari Forum DPC PPP seluruh Indonesia, para Pimpinan Majelis DPP PPP pun tidak tinggal diam, mereka para Pimpinan Majelis DPP PPP pun membuat surat kepada Plt. Ketua Umum DPP PPP H.M.Mardiono, yang berisikan beberapa hal sebagai berikut: (1). Bahwa, Musyawarah Kerja Nasional Partai pada 15 Desember lalu telah memutuskan waktu dilaksanakannya Muktamar PPP. Mengingat diktum keputusan yang berbunyi “setelah lebaran” tidak memberikan kepastian, Majelis meminta informasi kapan kiranya Muktamar akan dilaksanakan. Hal ini juga mengingat, 2 bulan setelah ldul Fitri akan disusuli dengan ldul Adha dan pelaksanaan ibadah haji. (2). Bahwa, harus segera dibentuk kepanitiaan untuk mempersiapkan materi dan teknis pelaksanaan muktamar. Para Pimpinan Majelis meminta untuk dilibatkan di kepanitiaan Muktamar sebagai Steering Committee dalam rangka partisipasi Majelis sesuai AD/ART Partai untuk turut serta memberikan butir-butir pemikiran dalam rangka persiapan materi Muktamar untuk menentukan arah perjuangan Partai ke depan. (3). Bahwa, Majelis menyarakankan agar tempat pelaksanaan Muktamar hendaknya dilaksanakan di daerah yang masih menjadi basis perolehan suara PPP pada Pemilu 2024. Sehingga Muktamar esok sekaligus menjadi syi’ar kebangkitan PPP untuk memberikan harapan Kembali ke Senayan pada Pemilu 2029. (4). Bahwa, dalam rangka menjaga kondusivitas menuju konsolidasi menyeluruh Muktamar, Muswil, Muscab, dan Musancab, Majelis meminta agar tidak dilakukan perubahan kepengurusan di semua tingkatan kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Salah satu anggota Forum DPC PPP Seluruh Indonesia, Ketua DPC PPP Kutai Barat Kalimantan Timur, Yuliadi, mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan sudah terpuruk di Pemilu 2025, jangan santai menyikapi permasalahan ini, segera adakan Muktamar dan kami para DPC PPP seluruh Indonesia sepakat untuk mengusulkan Muktamar di bulan April 2025 bertempat yang mencerminkan basis kekuatan PPP, ujar Yuliadi. (ando).
