FP3 Minta APH Usut Tuntas Temuan BPK di BPPRD Lubuklinggau

SumateraPost.co, LUBUKLINGGAU – Adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, tentang kelebihan pembayaran hotel atas belanja perjalanan Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan tahun 2019. Forum Peduli Pemerintahan dan Pendidikan (FP3), Mendesak permasalahan tersebut segera ditangani dan diusut tuntas.

Hafidz Noeh Koordinator FP3 mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki LHP BPK RI terhadap BPPRD kota Lubuklinggau. Dimana dalam LHP BPK RI Diduga kelebihan pembayaran hotel atas belanja perjalanan Dinas sebesar Rp19.629.562.

Baca Juga :  BPD Desa Sipatuhu dan Tipikor Polres OKU Selatan Gelar Pembuktian Dana Bumdes

“Saya meminta secara tegas kepada pihak yang berwenang, agar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diusut tuntas,” tegas Hafidz Noeh, sabtu (16/1/2021).

Hafidz Noeh mengungkapkan jika memang temuan BPK ini belum ditindaklanjuti dengan pengembalian keuangan negara, maka aparat penegak hukum dapat memanggil pihak OPD terkait.

“Pihak penyidik harus melakukan pendalaman atas pembuatan laporan palsu, jika memang hotel yang dimaksud dalam laporan BPK tersebut. Dan harus diproses secara hukum yang ada karena ini Diduga ada unsur pidananya,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati PWA Didampingi Istri, Buka Lomba Bidar Mini Pantai Supi dari Atas Speedboat

Sebelumnya, Kelebihan pembayaran tersebut terlihat dari LHP BPK tahun anggaran 2019 kota Lubuklinggau dengan Nomor 46.A/LHP/XVIII.PLG/06/2020. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Lubuklinggau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp 19.629.562,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi pihak BPK kepada 8 Hotel, diketahui terdapat 16 orang pegawai yang tidak menginap di hotel. Konfirmasi lebih lanjut BPK, pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas Mengakui hasil konfirmasi dari hotel tersebut. Dengan demikian bukti pertangungjawaban biaya penginapan tidak sesuai dengan sebenarnya.
(Hen)

Baca Juga :  Diduga Di-PHK Tak Sesuai Prosedur, Karyawan PT. BBM Lahat Mengadu ke Disnaker

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here