Fraksi PDIP Pertanyakan Pengangkatan Dua Kepala Puskesmas Di OI

Sumaterapost.cob| Ogan Ilir – Fraksi PDIP dalam Pandangan Umum Fraksi mempertahankan pengangkatan dua Kepala Puskesmas yang diduga diangkat tidak sesuai dengan persyaratan berlaku untuk menjadi Kepala Puskesmas berdasarkan Permenkes RI.

“Hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,” ujarnya.

Dalam Permenkes tersebut juga diatur mengenai persyaratan Kepala Puskesmas, baik Puskesmas Perkotaan, Pedesaan, Terpencil maupun Sangat Terpencil, sehingga untuk menjadi Kepala Puskesmas, harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut.

Baca Juga :  Ketua DPD Partai Golkar H. Endang PU Hadiri Panen Raya Di Kec. Kandis Serta Kukuhkan Pokkar

“Adapun persyaratan kepala puskesmas sebagaimana yang tercantum pada permenkes 75 tahun 2014 pasal 33 ayat 2 dan 5 adalah sebagai berikut:

“Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut, tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas,” ungkap Safari selaku juru bicara Fraksi PDIP.

Baca Juga :  Ketua DPD Partai Golkar H. Endang PU Hadiri Panen Raya Di Kec. Kandis Serta Kukuhkan Pokkar

Dikatakan terdapat di 2 (dua) Puskesmas, yaitu Puskesmas Rantau Panjang dan Puskemas Sungai Pinang yang dipimpin oleh kepala puskesmas yang belum sesuai dengan kriteria yang disebutkan diatas.

“Kalau Puskesmas daerah terpencil wajar dipimpin oleh yang masih Diploma atau belum sarjana,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut H.Ardani mengatakan, pihaknya sudah memanggil Sekda dan menyampaikannya kepada Bupati Ogan Ilir.

Baca Juga :  Ketua DPD Partai Golkar H. Endang PU Hadiri Panen Raya Di Kec. Kandis Serta Kukuhkan Pokkar

“Sekda kita panggil tadi dan akan kita sampaikan kepada Pak Bupati,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinkes Hendra Kudeta saat dikonfirmasi di via wanya mengatakan yang mengangkat hak prerogatif pak bupati, untuk yang lainya mungkin perlu dikoordinasikan dengn pihak BKD.

“Terus dua kepala puskesmas yang disebut jabatannya bukan jabatan struktural tapi sebagai jabatan fungsional saja yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan puskesmas,” katanya singkat. (Fr)