GRANAT: Dukung Jaksa Kasasi, KY Periksa Hakim

Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) di Lampung, khususnya di DPC Granat Kota Bandar Lampung mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menempuh Upaya Hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung

Bandar Lampung – Putusan Bebas atas perkara dugaan kepemilkan Narkoba jenis sabu sebanyak 92 kg dengan terdakwa MS bersama dua orang lainnya RH dan NZ (29) yang telah terlebih dahulu dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim pada persidangan terpisah yang digelar 27 Mei 2022 sebelum, menyisakan tandatanya besar di publik.

Secara sederhana saja, bahwa tidak akan mungkin ada putusan (vonis) yang berbeda atas kasus yang sama, karena kondisi demikian akan membuat rasa keadilan masyarakat yang diagungkan dalam sebuah negara hukum menjadi cidera.

Dengan adanya vonis bebas terhadap terdakwa MS, rasa keadilan masyarakat menjadi teriris karena diduga ada perlakuan hukum yang berbeda dan nyata dalam sebuah proses Peradilan Pidana di Indonesia, sementara selama ini digaungkan asas hukum yakni kesamaan derajat di depan hukum (equality before the law).

Baca Juga :  K-SPSI Lampung Lakukan Unjuk Rasa Tuntut Revisi Atau Cabut UU Cipta Kerja

Meskipun hukum menempatkan azas praduga tidak bersalah (presumption of Innocent), tetapi hendaknya dalam menanangi perkara para Aparat Penegah Hukum harus tetap merasionalisasi kondisi peristiwa hukum yang terjadi.

Dengan vonis yang seperti ini, tentunya Publik menjadi bertanya-tanya dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atas perkara Terdakwa MS, karena vonis 2 rekan terdakwa MS lainnya yakni RH dan NZ sebelumnya telah divonis hukuman mati, sehingga bebasnya Terdakwa MS vonisnya sangat jauh berbeda bak bumi dengan langit.

Dalam kesempatan ini, kami yang tergabung dalam Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) di Lampung, khususnya di DPC Granat Kota Bandar Lampung mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menempuh Upaya Hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya yang telah menuntut terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MS dengan Pidana Mati dan denda Rp.10 Miliar.

Baca Juga :  Prajurit Wijayakusuma Terima Sosialisasi Bidang Intelijen Teknik TA.2022

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam vonis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yakni Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Sulton tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, atau dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, atas vonis ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang menyidang dan memutuskan perkara tersebut.

Baca Juga :  Semarakan HUT Polwan ke-74, Polresta Bandar Lampung Gelar Bakti Kesehatan

Dalam kesempatan ini, GRANAT mendesak agar Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia segera melakukan pengawasan dan memeriksa hakim yang menanangani dan memberikan vonis dalam perkara tersebut karena menurut publik vonis ini diduga janggal dan dapat saja menumbuhkembangkan dan membuat suburnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di bumi Nusantara.

Gindha Ansori Wayka
Ketua DPC GRANAT Kota Bandar Lampung
Dan sebagai Tim Hukum dan Advokasi
DPD GRANAT Provinsi Lampung. (*/rilis)