Hakim Berang Saat Dipoto, Pengacara Leasing Buka Boroknya Sendiri

SumateraPost, Bogor – Sidang lanjutan Perdata gugatan dugaan penarik kendaraan ditengah jalan oleh pihak leasing di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor. Sidang pemeriksaan berkas bukti autentik tergugat.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Siti Suryani Hasanah dan Hakim anggota Ummi Kusuma Putri dan Mathilda Kristina Katarina di PN Kota Bogor Selasa (16/2/2021)

Hakim meminta tergugat (leasing) untuk menunjukan bukti autentik pendukung yang dituduhkan penggugat. Ketua Majelis Hakim Siti Suryani Hasanah sempat bereng saat di ambil gambar diawal persidangan.

“Eh bapak dari mana, kalau mau ambil gambar, minta ijin dulu ya. Tak bisa seenaknya, sidang ini tidak dipungut bayaran dan tidak ada berpihak pada pihak mana dan akan berlaku transparan dan ijin dulu ya” kata Siti Suryani mengawali persidangan.

Baca Juga :  Peduli Sesama, Serdik Kemas Indra Natanegara Donorkan Darahnya Di PMI Bandung

Menjalis Hakim minta tergugat untuk melengkapi bukti bukti. Demikian pula pihak penggugat untuk menyerahkan replik atau jawaban atas eksepsi tergugat secepatnya “Minggu depan ya, penggugat harus tau, sudah paham ya,” ungkap Siti Suryani.

Majelis hakim meminta tergugat melengkapi bukti bukti autentik karena persidangan baru pembuktian awal. Agar berimbang secara parsial.

“Kami akan transparansi dan bertanggung jawab pada yang diatas. Kami tidak minta apa apa. Insya Alloh akan berjalan sesuai fakta,” tegas Siti Suryani.

Kuasa hukum penggugat Oktrivian mengatakan, haknya telah menyiapkan replik yang diminta majelis hakim. Karena tidak sekarang akan kita perbaiki. Dia sempat menyindir kuasa tergugat yang dinilainya hanya menyerahkan data pembanding.

“Pihak leasing tak dapat menunjukkan bukti autentik dan hanya menunjukan bukti pembanding,” kata Oktrivian.

Baca Juga :  Mensos Temui Korban Bom Makasar dan Ahli Waris Korban Penembakan Papua

Pengacara tergugat mewakili leasing Nusa Surya Ciptadana (NSC) Batu Tulis Bogor Selatan, Bagas mengatakan, penarikan kendaraan sudah memenuhi ketentuan undangan Pidusia No 42.

Bila debitur terjadi wan prestasi dapat dilakukan penarikan sesuai putusan Mahkamah Konsitusi 2019. Namun pihak leasing tidak menggunakan kasus wan prestasi melainkan citra janji. Hal itu tertuang dalam kesepakatan antara kriditur dan dibitur.

Citra janji itu kata Bagas, dapat ditempuh melalui pengadilan. Namun Bagas mengaku kalau leasing yang dibelanya tidak melalui proses pengadilan saat menyita kendaraan debitur dijalan. Namun tergugat mengacu pada putusan MK 2019 tersebut.

“Kriditur mestinya membawa persoalan ini ke pengadilan terlebih dahulu. Malah debitur yang menggugat ke pengadilan lewat sidang perdata,” kata Bagas usai persidangan pada Sumatera Post Selasa (16/2/2021)

Baca Juga :  92.598 Objek dan Tiga Provinsi Jadi Target Pengamanan Mudik Lebaran

Bagas juga mengakui kasus penyitaan ini, telah di laporkan debitur kasus pidananya di Polres Jakarta Timur dan kini sedang berproses. ‘Kita liat aja di persidangan nanti ,” tegas Bagas.

Diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri setempat,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here