Hari Anak : Ratusan ABH di Bengkulu Terancam Hilang Hak Tumbuh dan Berkembang

Sumaterapost.co | Bengkulu – Momentum Hari  Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23-07-2022 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu merilis data kasus selama 5 tahun terakhir terdapat ribuan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

“Berdasarkan data kasus selama 5 tahun terakhir (2016-2020) terdapat 1111 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Provinsi Bengkulu,” kata Sakti Oktarini.

Koordinator Program inklusi PKBI Bengkulu, Jum’at, (22-07-2022) jumlah kumulatif ABH yang menjalani pidana di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Bengkulu di tahun 2021 berjumlah 235 anak umumnya dari keluarga miskin dan seringkali tidak mendapatkan dukungan bantuan hukum sehingga berdampak pada layanan.

Baca Juga :  Banyak yang Mangkir Kejati Imbau Saksi Jalan Tol Kooperatif

“Pada tahun 2021 ABH yang menjalani pidana berjumlah 235 anak dari dampak dari peninggiran ABH adalah keterbatasan akses layanan dasar yang dibutuhkan seperti Pendidikan, Kesehatan dan tumbuh kembangnya,” ungkapnya.

Pekerja Sosial (Peksos) ABH baik itu anak pelaku maupun anak korban seringkali harus berhenti sekolah (putus sekolah) karena stigma yang masih kental dari masyarakat membuat menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk dikucilkan.

Baca Juga :  Banyak yang Mangkir Kejati Imbau Saksi Jalan Tol Kooperatif

Sakti Alumi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu ini juga menyampaikan tidak hanya berdampak dikucilkan di tengah masyarakat, akses layanan Kesehatan juga sangat terbatas seperti sulit meng akses obat-obatan.

Lebih lanjut ia juga menyebutkan pelayanan reintegrasi sosial tidak memadai yang berakibat sebagian anak kesulitan beradaptasi ketika bebas dari Hukuman.

Baca Juga :  Banyak yang Mangkir Kejati Imbau Saksi Jalan Tol Kooperatif

Terlebih lagi bagi anak korban (kasus perempuan) masih rendahnya akses layanan dasar.

“Sebagian anak kesulitan ketika bebas dari Hukuman, khususnya perempuan yang masih rendahnya akses layanan dasar yang dibutuhkan seperti layanan hukum, kesehatan reproduksi, psikososial dan ruang aman bagi penyintas,” katanya

(***)