Hasil FGD Masyarakat Dilarang Pesta Hajatan Belum Keputusan Final

Sumatera Post, Pringsewu – Hasil rekomendasi Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Gedung DPRD Pringsewu, pada Jum’at (27/11) lalu belum merupakan keputusan final.

FGD yang membahas menekan laju penyebaran Covid – 19
antara DPRD, Kapolres, Dandim dan Asisten 1 Pemkab Pringsewu serta Tokoh Agama untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di kabupaten Pringsewu belum keputusan final dan masih menunggu keputusan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Diketahui salah satu hasil kesepakatan pada FGD diantaranya melarang hiburan, ijin keramaian dan digelarnya pesta hajatan di Pringsewu. Namun, ternyata ini belum keputusan final Pemkab Pringsewu dan baru sebatas usulan ke Bupati dan Gugus Tugas.

Baca Juga :  Wabup Pringsewu Minta Aparatur Sikapi Covid-19 & DBD

Wakil Bupati Pringsewu H. Fauzi dikonfirmasi soal ini menyatakan bahwa sejauh ini keputusan Pemkab masih berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Meski begitu Fauzi menyatakan sangat mengapresiasi adanya FGD tersebut. Namun masih menunggu keputusan dari Bupati selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Pringsewu.

“Saya sangat mengapresiasi adanya FGD itu. Namun, hasil FGD itu belum keputusan final pemkab Pringsewu. Sejauh ini Pemkab masih berpedoman pada Perbup 38. Jadi soal keputusan FGD itu masih menunggu nanti hasil keputusan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19 Pringsewu,” kata Fauzi, Sabtu (28/11).

Baca Juga :  Wabup Pringsewu Minta Aparatur Sikapi Covid-19 & DBD

Saat ditanya “Apakah artinya besok untuk kegiatan pesta dan hajatan masih bisa?” Fauzi menjawab bahwa untuk pelarangan hajatan dan pesta tentu menunggu keputusan dari Bupati dan Gugus Tugas. Sebab, disitu (pesta, ijin keramaian) ada dampak ekonominya juga.

“Pertimbangannya kan juga dampak ekonomi. Jadi sampai saat ini masih (berdasar) Perbup 38, tunggu keputusan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas. Kita masih berpedoman Perbup 38 dan akan menindak tegas yang melanggar Perbup 38 tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Wabup Pringsewu Minta Aparatur Sikapi Covid-19 & DBD

Sementara itu, Moderator pada FGD, Anton Subagiyo yang juga Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi Pembangunan, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa surat hasil FGD masih akan diserahkan ke Bupati pada Senin (29/11) mendatang.

“Senin hasil diskusi baru disampaikan ke Bupati. Itu sifatnya sementara untuk menekan lonjakan Covid-19 dan tidak timbulnya cluster-cluster baru, Nah soal nanti poin-poin batasan dan aturannya nunggu Bupati, yang tentunya dituangkan dengan Surat Keputusan”, kata Anton Subagiyo. (ndy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here