Hendra Harahap : DPMD Labusel Harus Bisa Tegas Jika Ada TPPMD Merangkap Jabatan

SumateraPost – Pemilihan Pelaksanaan Kepala Daerah (Pilkada) Labuhanbatu Selatan akan berlangsung sebentar lagi yang serentak 9 desember ini, kebanyakan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Labuhanbatu Selatan banyak yang merangkap jabatan Sebagai TPPMD, padahal sesuai dengan peraturan Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa tidak di perbolehkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, larangan itu berhubungan dengan dua hal:

(1) Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

(2) Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana bunyi pasal 29 huruf (i) Juncto Pasal 51 huruf (i). Tentang kedua hal yang disebutkan diatas, Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang dimaksud.

Baca Juga :  Bupati H Ashari Tambunan Resmikan Kantor Ranting NU Desa Baru

Menurut pemerhati politik dan pemerintahan, Hendra Harahap kepada awak media menuturkan. “Memang dalam regulasi KPU, tidak ada larangan yang mengatur dan melarang pendamping desa atau profesi lainnya untuk jadi PPK,PPS, dan KPPS,” tapi secara aturan dari Kementerian Desa sudah mengatur soal pendamping desa yang tidak boleh double job.”, Jelas Hendra.

Selain itu, Hendra menyebutkan, pendamping Desa yang sudah terlanjur jadi Penyelenggara Pemilu baik itu(PPK,Panwascam,PPS,PPD,KPPS) tersebut harus memilih salah satu dari dua job yang mereka jalankan, apakah sebagai pendamping desa atau penyelenggara pemilu . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Labuhanbatu Selatan juga jangan diam, kalau memang ada pendamping Desa yang jadi penyelenggara Pemilu , segera layangkan surat ke KPUD Labuhanbatu Selatan .”,

Baca Juga :  Juliadi Tepis Isu Orang Dekat Bisa Atur Proyek dan Jabatan

“Jadi mereka harus memilih salah satunya. Mengundurkan diri dari Penyelengara Pemilu dan memilih tetap menjadi pendamping desa, atau sebaliknya.”, jelasnya lagi.

Karena undang –undang telah mengatur bahwa perangkat Desa tidak boleh rangkap jabatan. Mengingat dana yang digunakan untuk membayar PPK dan Panwascam, Guru Swasta, Petugas Sensus, sama-sama bersumber dari APBD walaupun besaran angkanya tidak sama dengan UMP/UMR. Logikanya sederhana, perangkat Desa yang dilantik dalam jabatan yang berbeda sama halnya dengan rangkap jabatan.

Baca Juga :  Fluktuasi IHSG Selama Pandemi Tak Pengaruhi Pengelolaan Dana Investasi BPJAMSOSTEK

Perangkat Desa yang merangkap jabatan baik sebagai petugas sensus penduduk online ,Guru Swasta,PPK,Panwascan,harus memilih.

“Pada prinsipnya, jika di lihat dari regulasi yang ada di KPU, tidak mempermasalahkan apakah mereka itu pendamping desa atau PNS, sebetulnya mereka tetap bisa menjadi Penyelenggara Pemilu. Hanya saja mereka terganjal dengan aturan Kementerian Desa.”, Ungkapnya

Apa memang benar dizaman sekarang ini sangat sulit mencari anggota masyarakat yang berpotensi mengisi posisi tersebut diluar Perangkat Desa? Tentunya, larangan ini juga berfungsi untuk menjaga netralitas. Selain itu perangkat Desa juga tidak mungkin melaksanakan dua tugas yang berbeda secara bersamaan dalam jabatan yang berbeda.”pungkasnya.

(H. R. P)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here