Lampung Utara : Kegagalan total realisasi 24 paket proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Lampung Utara sepanjang Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi.
Organisasi mahasiswa itu menilai kegagalan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan daerah dan mendesak Bupati Lampung Utara mengambil langkah tegas terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pernyataannya, HMI menegaskan Bupati sebagai penanggung jawab utama kebijakan daerah tidak dapat melepaskan diri dari buruknya kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) yang dinilai gagal mengeksekusi program pembangunan vital.
Atas kinerja tersebut, HMI Cabang Kotabumi secara terbuka memberikan “rapor merah” kepada dinas teknis tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun HMI, sebanyak 24 paket proyek yang gagal direalisasikan terdiri atas 21 kegiatan peningkatan dan perbaikan jalan serta tiga paket pembangunan dan rehabilitasi jembatan.
Kegagalan ini berdampak langsung pada terganggunya mobilitas masyarakat, melemahnya aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatnya risiko keselamatan pengguna jalan di sejumlah kecamatan.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan HMI Cabang Kotabumi, Yudi Rahman, menilai kegagalan puluhan proyek infrastruktur itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan rapuhnya kepemimpinan dan lemahnya pengendalian manajemen pembangunan daerah.
“Ironis ketika anggaran pembangunan tidak terserap dan berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi, sementara kondisi infrastruktur, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan Lampung Utara masih banyak yang rusak parah dan membutuhkan penanganan segera,” ujar Yudi, Rabu (31/12/2025).
HMI juga mempertanyakan kapasitas teknis dan kemampuan manajerial pimpinan OPD terkait. Menurut Yudi, penempatan pejabat pada sektor strategis seperti infrastruktur seharusnya didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak profesional, bukan sekadar formalitas administratif.
“Tidak terealisasinya belasan paket proyek ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan lebih matang dan tepat sasaran,” katanya.
Sebagai langkah konkret, HMI Cabang Kotabumi mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara segera melakukan audit kinerja terhadap OPD terkait, memperkuat pengawasan internal yang dinilai selama ini lemah, serta memastikan proses perencanaan dan pengadaan proyek berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan dasar warga. Pemerintah daerah harus menjadikan kegagalan ini sebagai bahan evaluasi serius agar pelayanan publik dan kualitas pembangunan ke depan benar-benar meningkat,” tutur Yudi.(*)
