Sumaterapost.co | Lampung – Rencana besar jamaah Tabliq ( JT) tingkat internasional yang informasinya akan digelar pada bulan Agustus tahun 2025 ini dikhawatirkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh akan diboncengi pihak-pihak yang punya kepentingan politik baik lokal nasional, maupun politik transnasional. Hal ini dikatakan, Jupri Karim Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH), dalam releasenya ke pada Sumaterapost.co. Sabtu, (9/8/2025).
Dijelaskan Jupri Karim, Sebagaimana kita ketahui saudara kita jamaah Tabliq ( JT) atau yang lazim disebut jaula adalah suatu sekte Islam yang berfokus pada gerakan dakwah yang menyampaikan ajaran Islam dan mengajak untuk menjalankannya solat diawal waktu di masjid, mereka berdakwah dari masjid ke masjid berkunjung dan bersilaturahim ke rumah-ruamah warga untuk diajak kemasjid bahkan bermalam dimasjid berdiskusi, berceramah atau mendengarkan ceramahnya tentang ajaran Islam versi jamaah Tabliq.
Apa yang salah dari sekte ini tidak ada yang secara eksplisit yang perlu dipersalahkan ini tentang keyakinan bagi yang yakin ikut jaula atau jamaah ini Monggo yang tidak yakin juga tidak dipaksa, hanya, sebab di Indonesia sudah banyak sekte-sekte atau fiiqoh- firgoh sebagai mana Haris sabda nabi suatu ketika umatku akan terpecah menjadi 73 golongan jadi Monggo saja kita mau masuk yang mana.
jamaah Tabliq tidak berpikir apalagi berorientasi tentang politik bernegara mereka tidak mau mengenal itu JT berfokus pada syiar dakwah keagamaan semata.
Apa yang perlu dikhawatirkan?
Bukan dakwah keislamannya tentang Amaliah dan ketauhidannya, namun biasanya dalam konteks perkumpulan dengan jumlah massa banyak tentu banyak pula suatu resikonya, di samping tidak sedikit manfaatnya, akan tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini di mana Indonesia telah sering kali menyaksiakann secara empiris adanya gerakan-gerakan politik yang berbungkus agama dan itu beraliran politik transnasional ( politik lintas negara) saat ini telah tumbuh pesat di bumi Nusantara.
Bukan hal umum lagi beberapa tahun yang lalu setiap mendekati musim pemilu baik pemilukada maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden selalu saja muncul kelompok- kelompok gerakan politik praktis dengan membawa simbol-simbol agama ( sering disebut politik identitas). Ini tidak muncul spontan dan tiba-tiba beberapa pengamat dan praktisi sudah sering mengatakan ada pihak yang ingin berkehendak mengubah ideologi bangsa kita dari Pancasila menjadi negara khilafah atau ada juga yang ingin mengubahnya menjadi negara NKRI bersyariat, apapun itu artinya itu adalah cita- cita dari kelompok politik tertentu yang ingin mengubah bangsa ideologi kita ini.
Bagaimana Langkah Antisipasinya?
Semua pihak harus terus berjuang dan bekerja untuk tetap menjaga keutuhan bangsa ini sebagamana cita-cita dan amanat dari founding father kita yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 agar bangsa kita ini tetap utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ujar beberapa aktivis dan pemuda di Lampung.
Semoga saja hajat saudara- saudara kita nanti berjalan lancar sukses tanpa ada pihak-pihak yang membelokkannya untuk kepentingan politik dan hanya tetap fokus pada nilai- nilai dakwahnya yang luhur dan tidak ada pihak yang memboncengi untuk kepentingan politik praktis. Ujar FR salah satu tokoh ulama di Lampung saat bincang dg wartawan media ini.
Mudarat dan Manfaatnya
Nilai positif yang sudah jelas kegiatan ini, yakni tempatnya adalah kompleks perkantoran baru Pemda Lampung di Kota Baru yang sudah bertahun tahun mangkrak dan acapkali dijadikan tempat maksiat oleh sekelompok orang, namun kini akan diubah menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari jamaah Tabliq dari berbagai negara diantaranya India,Pakistan dll.
Mudaratnya jika sampai ada yang memanfaatkan situasinya untuk kepentingan politik semoga saja tidak demikian.
Semoga saja Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat memperoleh berkahnya untuk tetap menjadi umat yang moderat dan tetap cinta tanah air sebagai pondasi untukj berdakwah, Hubbul Wathon minal Iman ( Fatwa KH. Hasyim Asy’ari) Pendiri Nahdlatul ulama. Karena para tokoh bangsa kita terdahalu telah sepakat untuk memilih jalan kita dalam bentuk negara bangsa nation state ( bukan negara agama). Ucap Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH).Jupri Karim (rls/ando)
