Inspektorat Labusel Tantang Wartawan Dalam Publikasikan Kinerjanya

SumateraPost – Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP ), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan :

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Baca Juga :  Wasekjend DPP KNPI Sampaikan Duka Mendalam, Meminta SMGP Stop Sementara Aktivitas Pertambangan

b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup pada pengawasan Pemerintah Desa;
Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.

c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup.

Hal ini berbeda dengan inspektorat Labuhanbatu Selatan selaku penegak hukum internal di Pemkab Labuhanbatu Selatan, seharusnya harus tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat intern pengawasan pemerintah(APIP).

Dalam pemeriksaan terhadap instansi pemerintahan secara rutin bergulir disetiap tahun anggaran yang dilakukan inspektorat Labuhanbatu Selatan nyaris tidak memberikan suara sedikitpun terhadap publik terkait kinerja serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaranya.

Saat awak media mengkonfirmasi terkait pembangunan fisik yang ada di desa Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Gembira Siregar tantang wartawan, dalam poksi sebagai jurnalis untuk memberitakan kajanggalan-kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait penggunaan dana Add/Dd di desa.

Baca Juga :  KNPI Deliserdang Minta Kapoldasu Tertibkan Tiga Diskotik di Kutalimbaru

“Beritakan saja apa yang kalian ketahui dilapangan, Apa kali rupanya Wartawan itu,sampai dimana si”, Kata Gembira Siregar.

Kalimat ini di keluarkan Gembira Siregar, Inspektur Labusel kepada awak media, Rabu (25/11/2020) saat di tanyakan tentang fungsi Inspektorat sebagai audit dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sebelumnya Gembira Siregar, Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dalam tupoksinya akui tidak turun langsung ke lapangan tahun 2018-2019 dalam hal pemeriksaan realisasi dana Add/Dd di desa Labusel.

Kalau mau jelas juga bisa menayakan hal ini kepada tim audit di lapangan, Radja Harahap.tapi saat ini beliau lagi di lapangan bersama BPK Provinsi ” kata inspektur.

Baca Juga :  Wasekjend DPP KNPI Sampaikan Duka Mendalam, Meminta SMGP Stop Sementara Aktivitas Pertambangan

Sebelumnya awak media juga mengkonfirmasi kepada seketaris inspektorat, dalam pemeriksaan terkait dana desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kami hanya memeriksa realisasinya saja namun kami tidak memeriksa kelapangan terkait fisik,” kata Seketaris Inspektorat.

Ditambahkannya, bahwa seharusnya itu di lakukan, namun akibat tidak ada perintah dari atasan, maka pemeriksaan fisik tidak dilakukan.

Sementara Gembira, Siregar, mengaku jika dirinya baru saja menjabat sebagai Inspektur, sebelumnya bukan ada orang lain yang menjabat sebelum dirinya. Jadi dirinya menyampaikan ketidak tahuannya terkait hal tersebut.

Berawal dari kalimat yang sering disampaikan oleh beberapa pihak desa, jika mereka yakin bahwa tidak ada masalah dalam realisasi dana desa sebab sudah di periksa Inspektorat. Namun fakta dilapangan tidak demikian.

(Hendra Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here