Irianto : “Oknum Pejabat Diskominfo Kabupaten Bogor Sontoloyo”

Sumatarapost.co, Bogor – Maraknya pemberitaan yang menghiasi situs berita dan mengarah pada oknum pejabat Diskominfo Kabupaten Bogor. Direktur LSM Barisan Monitor Hukum (BMH) Irianto menilai pejabat tersebut Sontoloyo.

“Sebelum berbicara atau usulan, seorang pejabat itu harus dipikir sebelum bertindak. Sekurang kurangnya di koordinasikan dengan instansi terkait atau atasan lansung. Ucapan seorang pejabat publik bagian dari hukum,” kata Irianto pada wartawan Rabu, (15/4/2020) pagi.

Apalagi penjelasan itu tutur Irianto disampaikan pada wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang reputasnya jelas dan keberadaannya diakui pemerintah.

“Bila PWI mau, dapat diseret dan dimeja hijaukan ditengah Pemkab Bogor berupaya laksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jangan jadi provokator ditengah krisis, tak elok,” jelas Irianto.

Menurutnya, di Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010, ada tiga Point yang harus di pahami sebagai pejabat publik. Setiap ucapan, perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Bukan Asal Bunyi alias Asbun.

“Gak tau juga kalau sudah menjadi sifat dan sudah menjadi watak. Sebab ada orang, kurang mantap kalau tak bikin sensasi. Sebab dapat mencoreng nama baik ibu bupati. Kasian beliau,” tegas Irianto.

Ketiga poin itu dijelaskan, diantaranya :

  1. Mengenai hak : PNS/Penyelenggara negara mendapat kan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dsb.
  2. Kewajiban sbg Publik service artinya pelayan masyarakat 
  3. Dilarang : KKN, berbohong, main main dlm tingkah laku/perbuatan atau pun ucapan.

Dikatakan, pejabat tersebut harus dilaporkan dan terkena pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, melecehkan Profesi wartawan, juga di laporkan ke Inspektorat sebagai sanksi disiplin atas PP No.53 tahun 2010. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here