Jadi Sorotan, Usulan MP-APBD Kota Binjai TA 2020

SumateraPost.co, Binjai – Pengajuan Pemerintah Kota Binjai soal Usulan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (MP-APBD) Kota Binjai tahun anggaran (ta) 2020, yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan senilai lebih dari Rp 11 miliar, mendapat sorotan khusus dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Binjai, HM Sajali.

Dengan tegas, pria yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai ini menolak usulan tersebut direalisasikan, karena menilai beberapa item yang diajukan sangat tidak relevan.

“Sama-sama kita ketahui, MP itu artinya Mendahului Perubahan APBD. Sesuatu yang sifatnya urgen (penting) atau cost major. Namun kita justru tidak melihat ada sisi urgensi di situ,” ungkapnya kepada wartawan, saat ditemui di Restoran Coffee Day, Kota Binjai, Rabu (09/09/2020) siang.

Menurut pria yang akrab disapa Bajor ini, dirinya telah secara terperinci mempelajari seluruh item pada Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun anggaran 2020, yang diajukan Walikota Binjai, HM Idaham, melalui surat bernomor: 900-6134, tertanggal 24 Agustus 2020.

Bahkan menurutnya, persoalan ini tidak hanya dibahas di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Binjai, tetapi juga di internal Fraksi Partai Demokrat, serta mengkonsultasikannya langsung dengan Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dikarenakan Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun anggaran 2020 yang bersumber dari DID Tambahan, pada dasarnya merupakan dana hibah untuk bantuan ke daerah-daerah.

“Dari hasil konsultasi kita, memang ada beberapa item sama sekali tidak bisa diusulkan di MP-APBD. Sebab MP-APBD hanya dapat diusulkan jika sifatnya itu darurat, semisal untuk penanggulangan bencana,” terang Sajali, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai.

Di sisi lain dia menilai, ada upaya “kamuflase” usulan yang sarat dengan kepentingan politik. Sebab Usulan MP-APBD Kota Binjai 2020 seolah-olah dibuat dalam situasi darurat. Padahal jika diteliti, beberapa item yang diusulkan justru bersifat seremonial.

“Pemerintah Pusat kan sudah menentukan kebijakan dana penambahan keuangan daerah itu seperti apa. Masak iya, acara seremonial kita paksakan masuk ke situ. Tidak etis juga jika acara pelantikan, bagi-bagi sembako, dan sunatan massal, ada di Usulan MP-APBD,” ucap Sajali.

Atas dasar itu pula dia mengharapkan rekan-rekan anggota DPRD Kota Binjai lainnya bersikap objektif dan kritis, serta mempelajari setiap item pada Usulan MP-APBD Kota Binjai 2020, terutama terkait substansi usulan. Jangan sampai DPRD Kota Binjai mengingkari aturan dasar yang sudah ditetapkan.

“Khusus Fraksi Partai Demokrat, terus terang kita tidak akan meloloskan usulan ini. Sebab indikasinya sudah jelas, untuk kepentingan politik. Seandainya pun pimpinan meloloskan itu, maka kita akan protes keras,” seru Sajali, yang mengaku tetap melakukan kajian jika nantinya diusulkan dalam P-APBD.

Seperti diketahui, Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun 2020 yang bersumber dari DID Tambahan mencakup usulan penambahan anggaran kegiatan pada lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, dengan nominal usulan anggaran mencapai lebih dari Rp 11 miliar.

Rinciannya itu, Dinas Kesehatan sebesar Rp 3,029 miliar, RSUD Dr RM Djoelham sebesar Rp 2,043 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 1,154 miliar, Dinas Sosial sebesar Rp 3,83 miliar, serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar 1,867 miliar.

Salah satu item yang paling disoroti ialah usulan atas penambahan anggaran kegiatan di Dinas Sosial Kota Binjai, terkait pelaksanaan resepsi pelantikan Pengurus Karang Taruna Kota Binjai sebesar Rp 50 juta, yang dinilai tidak relevan diajukan karena bukan kegiatan bersifat darurat. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here