Langsa – Berkembang isu yang di muat di beberapa media online dalam dua hari ini telah membuat beberapa tenaga kontrak di Pemerintah Kota Langsa menjadi resah. Bermula dari rapat paripurna DPRK Langsa yang di sampaikan oleh 3 (tiga) fraksi yaitu fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Demokrat dan fraksi Langsa Bermartabat untuk mengrasionalisasi tenaga kontrak yang telah menyodot anggaran pemerintah kota Langsa salah di asumsikan oleh beberapa kalangan dan menjadi kegaduhan ditengah-tengah warga Kota Langsa.
Akibatnya sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM angkat bicara membela tenaga kontrak, asumsi mereka jika tenaga kontrak di berentikan akan terjadi penambahan pengangguran apa lagi di masa pandemi Covid-19 ini. Jumlah tenaga kontrak yang berkembang di beberapa berita media berjumlah 3.500 sampai 3.700 orang, kecam terhadap partai yang ada fraksi di DPR Kota Langsa pun berkembang liar.
Penulusuran Sumatera post.co Kota Langsa ke BKPSDM, Jum’at, 15 Oktober 2021, jumlah Tenaga kontrak yang tersebar di Dinas, Badan dan Sekretariat pemerintah kota Langsa berjumlah 2.212 orang yang data setiap bulan dilaporkan ke atas, jadi jumlah tenaga kontrak bukan sebanyak 3.500 sampai 3.700 orang yang berkembang di kalangan warga kota Langsa dalam dua hari ini.
Menurut BKPSDM kota Langsa belum ada intruksi apapun untuk memberentikan mereka para tenaga kontrak tersebut.
Sebelum ke BKPSDM Kota Langsa sumatera post.co menghubungi Wakil walikota Langsa Dr.H.Marzuki Hamid.MM melalui WhatsApp belum memberi tanggapan dan mendatangi rumah dinasnya juga belum berhasil di jumpai Sampai berita ini di kirim ke redaksi.(Mustafa)
