Kades Paweden Buaran Kab. Pekalongan Dilaporkan Kejaksaan Terkait Uang BST

SumateraPost, Pekalongan-Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pandemik virus corona( Covid-19) guna menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemik virus corona, malah direcoki oleh oknum perangkat dan Kepala Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Pasalnya beberapa penerima manfaat BST diharuskan menyerahkan sejumlah uang BST kepada perangkat dan kepala desa sebesar 500 ribu rupiah setiap menerima BST sebesar 600 ribu, sehingga yang diterima hanya 100 ribu rupiah.
Atas kasus itu pihak LSM.
Bina Pelangi Pekalongan melaporkan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan pada Kamis 10 September.
” hari ini kami.melaporkan kasus dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum Kades dan perangkat Desa Paweden” terang Ali.

Sebagaimana diketahui bahwa AH(48 tahun) warga Rt.05 Rw.02 Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan melalui surat tertulisnya menerangkan bahwa pada penerimaan BST tahap pertama dan kedua disuruh menyerahkan uang 500 ribu kepada perangkat desa atas perintah Perangkat dan Kepala Desa untuk diberikan kepada warga masyarakat yang belum mendapat bantuan.

” ya saya pada tahap pertama dan kedua menerima bantuan waktu itu menerima di kantor pos disuruh oleh perangkat desa atas perintah kepala desa disuruh menyerahkan uang 500 ribu rupiah, katanya untuk diberikan kepada warga yang belum mendapat bantuan sosial seperti dana PKH dan lainya” terangnya seperti dikutip pada surat keteranganya.
Hal yang sama juga dituturkan oleh AB (58 tahun) warga Rt.13 Rw.05 Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan bahwa dirinya juga setiap menerima BST harus menyerahkan uang 500 ribu atas perintah perangkat desa.

” kalau saya memang dobel penerimaan yaitu saya dapat BST dan istri saya juga dapat BST sehingga setiap pengambilan bantuan saya menyerahkan uang kepada perangkat desa 500 ribu. Saya hanya terima 100 ribu tiap tahapnya” akunya.
Sementara itu Kepala Desa Paweden, Rian Sukmo saat ditemui dikediamanya pada minggu (23/8) yang didampingi orangtua Kepala Desa menjelaskan bahwa tindakan dengan mengumpulkan uang dari penerima BST khususnya yang dobel penerimaan memang sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa.

” Sebelumnya kami menginventarisir data penerima bantuan agar tidak terjadi dobel pemberian bantuan sosial seperti yang dapat bantuan PKH,BPNT dan BST. Jangan sampai ada warga yang dobel penerimaan bantuan.” terangnya.

” Selanjutnya bagi yang terlanjur menerima bantuan dobel maka kami minta untuk diberikan pada warga yang tidak terdaftar atau tidak mendapat bantuan. Dan hal ini kami sudah koordinasi dan konsultasi dengan pihak Dinsos sehingga kami melalui musyawarah dengan perangkat desa, tokoh masyarakat , BPD, Tokoh Pemuda dan RT/RW sepakat untuk meminta kepada penerima BST sebesar 500 ribu rupiah yang nantinya dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar” jelas Kades menolak adanya tuduhan dugaan memotong dana Bansos.

Lebih jauh.dikatakan bahwa Kasus dugaan bagi bagi BST harus diusut tuntas karena apapun alasannya dana BST yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimasa pandemik virus corona, malah dimanfaatkan oleh oknum aparat desa.

“Kepala Desa dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangan jabatan karena payung hukum untuk menyuruh menyerahkan uang bantuan lemah dan Kades harus bertanggung jawab” tegas Ali yang juga selaku Ketua Insan Pers Jawa Tengah Cabang Pekalongan Raya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here