Kalah Pada Sidang Komisi informasi Sulsel Dengan PKN, Bupati Enrekang Banding ke PTUN

SumateraPost – Berawal dari Uji coba tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemkab Enrekang ,saat itu PKN meminta dokumen Kontrak pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang isi ya antara lain SPK ,RAB dan Sfesifikasi pekerjaan dan Laporan penerimaan pekerjaan dan lampirannya pada 11 SKPD atau OPD yaitu,

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Enrekang.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Masenreng Pulu Kab. Enrekang.

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang.

9. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang.

10. ULP Kab. Enrekang.

11. Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.

Karena PPID Utama dan Bupati Enrekang tidak merespon dan tidak memberikan ,maka PKN mengajukan gugatan ke Komisi Informasi provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 11 mei 2020, namun tiba tiba Bupati tidak menerima putusan Komisi Informasi dan naik banding ke PTUN Makassar pada tanggal 10 September 2020.

Menurut PKN hal ini sudah kadaluarsa ,karena menurut aturan hukum 14 hari setelah putusan di terima para pihak, dan untuk PKN menerima putusan itu tanggl 7 Juni 2020 sudah 3 bulan yang lalu.

Yang menjadi keheranan PKN adalah ,mustinya Bupati dapat memahami dan mengerti tentang Rohnya dan tujuan keterbukaan informasi seperti amanat UU nomor 14 Tahun 2008, namun yang terjadi Bupati sepertinya ada ke kawatiran atau ketakutan memberikan dokumen kontrak kerja dan lampirannya sesuai perintah putusan komisi informasi, sehingga melakukan Gerakan perlawanan terhadap rakyatnya sendiri dengan mengunakan uang rakyat dalam APBD dan akan menyusahkan dan atau merugikan PKN ,karena secara otomatis akan mengluarkan materi dan waktu untuk ikut persidangan di Makassar. Bayangkan jauhnya jarak Enrekang ke kota Makassar.

Semoga PKN dapat membawa Penerangan di Indonesia dan Wilayah kabupaten Enrekang. Karena menurut PKN masih di selimuti kegelapan dan ketidak ada nya transparansi.

PKN berharap agar Bupati berpikir bijak dan mengerti dengan keadaan masyarakatnya dan jangan mengedepankan ego dan Kekuasaanya.

(Hendra Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here