Kejari Bogor Sorot RS Lapangan, Tunggakan Alkes Rp 5,6 Miliar

Sumatera Post, Bogor – Rumah Sakit (RS) Lapangan darurat Covid- 19, kini jadi sorotan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Setelah munculnya tunggakan pembayaran pengadaan alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp5,6 miliar.

RS Lapangan yang berdiri Desember 2020 lalu, merupakan empat dari RS Darurat Covid- 19 di Jawa Barat yang di danai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat Kota Bogor pada posisi zona merah.

“Kami akan pastikan dan dalami serta pelajari berbagai persoalan yang muncul disana,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga :  Rachmat: Operasi Ketupat Lodaya, Polisi Putar Balik 172 Kendaraan

Cakra tak menampik bila saat pendirian RS Lapangan, Datun Kejari Kota Bogor, memberi pendampingan. Kendati demikian, kata dia, pencegahan dan penindakan merupakan dua hal yang berbeda.

“Pendamping perdata itu mulai administrasi dan kesesuaian aturan. Namun bila ada permasalahan di kemudian hari tentunya akan kita pelajari” jelas Cakra seraya menambahkan, pendampingan yang dilakukan Datun sebelumnya bersifat yuridis dan normatif.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Lapangan, Ari Priyoni sebelumnya mengatakan pada Sumatera Post, anggaran yang dipergunakan untuk RS Lapangan menggunakan APBN berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diperuntukan untuk penanganan bencana dan bersifat darurat.

Baca Juga :  Kadin Bersama BNI Akan Bantu Permodalan dan Pemasaran Petani Kopi Tanjungsari

“Jadi anggaran RS Lapangan tidak masuk ke dalam APBD Kota Bogor. Kami ditunjuk sebagai PPK berdasarkan SK BNPB, pak Munardho” kata Ari.

Ari mengaku, berdasarkan RAB yang disusun, BNPB baru memberikan uang muka sebesar Rp9 miliar. Ari juga menyebutkan, untuk pembangunan dan Alkes untuk tiga bulan operasional RS Lapangan.

“Karena sesegera mungkin dan prosesnya cepat, sebab dalam penanganan penanggulangan bencana, waktu merupakan hal utama. Insya Allah RS Lapangan memenuhi hal tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Indocement Gelar Buka Puasa Virtual Dengan 100 Wartawan Regional Bogor

Ari menambahkan, hingga akhir kegiatan kebutuhan RS Lapangan mencapai Rp14,6 miliar, sedangkan yang belum dibayarkan Rp5,6 miliar.

“Kami telah sampaikan hal ini kepada BNPB. Jawaban yang kami dapat, masih dalam proses di DJA Kementerian Keuangan. Untuk daerah lain mengalami hal yang sama,” kata Ari.

Ari menjekaskan, pendirian RS Lapangan seluruhnya sudah mengikuti proses dan mengikuti Perlem LKPP Nomor 3 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada masa pandemi Covid-19. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here