Keluh Kesah Warga Desa Sumberejo, Kemana Cari Kebenaran dan Keadilan

Sumaterapost.co – Demak – Beberapa warga Desa Sumberejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jateng mengeluh merasakan motor Pemerintahhan Desanya diduga bermasalah .

Warga Desa Sumberejo saat dikonfirmasi awak media adanya dugaan permasalahan Pemerintahan di Desa nya , menjelaskan ” Di Desa sini itu semua di kuasai oleh Kades dan Pamong Desa .

” Warga tidak bisa berbuat apa apa , didesa sini sudah ada perubahan, dulunya sawah bengkok Bekel sekarang menjadi kolam ikan .

” Dulunya sawah bengkok itu kalau ditanami padi panennya bagus , sawah bengkok pilihan pasti bagus , bisa dilihat sawah samping nya yang Grojogan .

Baca Juga :  Operasi Cipta Kondisi PPKM Gabungan TNI Polri dan Linmas Jajaran Kecamatan Serengan

” Sekarang bau tak sedap hampir setiap hari , diseputaran Perikanan ikan .

” Selain bau busuk kalau musim panen di Penggilingan padi Pak Kades juga debu pada beterbangan pada masuk rumah warga , warga hanya diam tak brani bicara .

” Dulu kurang lebihnya 15 tahun ada tukar jabatan Modin / Kesra dengan Bekel .
Kalau disebut semua banyak , terus kami Rakyak kecil kemana mencari kebenaran dan keadilan . Ungkapnya 14/01/2021.

Lebih lanjut dikatakan, Auditor Andy Maulana di kutip suarajavaindo, “semua itu diatur dalam pasal 38 sampai 43 UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Baca Juga :  Giat Membantu Dengan Sesama

Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akibatnya, pemilik lahan dan pemda enggan mempertahankan lahan pertaniannya dan beralih ke fungsi lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi bagi mereka.

KPK menemukan kasus itu saat kunjungan lapangan ke Bekasi dan Karawang beberapa waktu lalu. Kunjungan itu menunjukkan pemda melakukan alih fungsi lahan baku sawah beririgasi teknis menjadi perumahan dan kawasan industri.

Alasan alih lahan adalah untuk menambah pendapatan pajak dan meningkatkan ekonomi masyarakat, ada pula temuan KPK lain, yakni buruknya koordinasi antarlembaga, baik di pusat atau daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Termasuk pengawasan dan pemantauan, tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab untuk masalah alih fungsi lahan sawah ini.

Baca Juga :  Prajurit dan PNS Kodim Brebes Divaksin Covid-19

Sementara itu, guna mencapai swasembada beras, imbuh dia, Kementan telah melakukan program untuk menambah luas lahan baku sawah. Namun, butuh waktu setidaknya lima tahun bagi lahan sawah baru untuk mencapai tingkat produktivitas padi seperti lahan sawah beririgasi, pungkas Andy Maulana Auditor dan Konsultan Tata Usaha Negara-Bidang Tata Pemerintahan.
( Wind Tim )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here